Bagikan :
Landak, Sonora.ID - Pj. Bupati Landak, Samuel, menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I Tahun 2022 DPRD Kabupaten Landak. Rapat tersebut membahas tentang Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Penjabat Bupati Landak bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Landak.
Di waktu bersamaan, dilaksanakan juga Rapat Paripurna Ke-6 Masa Sidang I Tahun 2022 DPRD Kabupaten Landak dengan agenda Penyampaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati Landak Samuel menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) Prioritas Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.
Adapun 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional pada tahun 2022 meliputi:
Samuel menyampaikan garis besar perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten
Landak Tahun Anggaran 2022.
“Berdasarkan kondisi yang ada tersebut, maka dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Landak Tahun 2022 didasarkan pada asumsi, Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembangian porsi pembangunan. Kedua, perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur yang dapat diperoleh pada setiap sumber pendapatan. Ketiga, perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung menurun, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang ada dan baru dicatat sebagai penerimaan sepanjang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut. Keempat, belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran,” jelas Samuel.
Baca Juga: Samuel Harap Pengurus KONI Landak Periode 2022-2026 Tingkatkan Pembinaan Atlet
Samuel menegaskan Pemerintah Kabupaten Landak terus dituntut untuk melakukan inovasi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif serta mekanisme yang baik, sehingga investasi yang ditanamkan di daerah ini akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Dari sisi lain, dengan peningkatan pembangunan dan jumlah investasi di Kabupaten Landak diharapkan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan tidak merusak lingkungan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kabupaten Landak akan terus bekerja dengan melibatkan berbagai stakeholder, hal ini sesuai dengan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator dalam menyediakan pelayanan publik dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pencapaian kerangka makro ekonomi tersebut akan mempunyai implikasi terhadap P-APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022,” tegas Samuel.
Ia juga menyatakan bahwa dalam Perubahan PPAS, pada sisi Pendapatan terjadi pengurangan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula dalam APBD Murni sebesar Rp 78,22 milyar, dan dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS P-APBD berkurang sebesar Rp 4,76 milyar sehingga menjadi Rp 73,45 milyar.
