Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID - Selama tahun 2022, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, rupanya cukup mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin, Hendra menekankan, agar program pembangunan yang dijalankan Dinas PUPR wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang sudah ada.
"Jangan sampai ada lagi pembangunan mendadak, seperti jembatan apung. Walaupun kegiatan itu adalah keputusan wali kota, tapi paling tidak hal tersebut dikomunikasikan kepada mitra kerja mereka di dewan, yakni Komisi III," ungkapnya kepada Smart FM.
Oleh karena itu kedepan, Politisi PKS itu juga menekankan agar Dinas PUPR wajib menjalankan program pembangunan yang bersifat prioritas bagi masyarakat, misalnya penanganan banjir.
Bukan tanpa alasan. Tujuannya adalah agar jajarannya bisa mengawasi setiap proses pembangunan yang memakai anggaran daerah, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga: Berakhir di Banjarmasin, Pasar Rakyat untuk UMKM di 13 Titik Tuntas!
"Dinas PUPR mesti melihat kondisi real di lapangan, apa yang benar-benar dibutuhkan warga, jangan sampai mendadak ada kegiatan baru sementara yang sudah lama malah tidak dihiraukan," tekannya.
Disamping itu, lanjut Hendra, Dinas PUPR juga harus mengkomunikasikan dengan baik setiap program-program pembangunan kepada masyarakat dan Dewan.
Pasalnya, Hendra mengaku tidak ingin lagi melihat kegiatan susupan yang masuk dalam anggaran kegiatan gelondongan dan serampangan.
"Contoh kecilnya itu seperti pengerukan sungai dalam upaya normalisasi. Kegiatan ini sifatnya memang kecil, namun kita tidak pernah diberitahukan berapa sungai yang dikeruk maupun hasilnya. Apakah itu berhasil dalam menangani banjir atau tidak. Kita tidak pernah diberi tahu soal perkembangan itu," tandasnya.
