Bagikan :
Selain itu, kata Benget, Pemilu yang kolosal ini bukan sekadar arena perebutan kekuasaan. “Tujuan Pemilu bukan hanya bertujuan mencari pemenang tapi untuk membentuk pemerintah yang melindungi segenap Bangsa Indonesia,” sebutnya.
Peran Media
Oleh karena itu, kata Benget, maka peran media memang sangat penting untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas.
“Karena, peran media kita nilai sangat besar untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Jangan sampai kepentingan politik sesaat partai politik mengalahkan kepentingan publik,” harapnya.
Menurutnya, Pemilu 2024 yang berintegritas, tidak mungkin tercapai oleh KPU endiri. Perlu peran stakeholder lainnya, salah satunya adalah media.
Apalagi akan ada tambahan pekerjaan bagi penyelenggara. Karena dalam satu tahun itu ada Pilpres, Pileg, dan Pilkada Serentak.
Baca Juga: KPU Kubu Raya Berikan Pendidikan Pemilu untuk Kelompok Disabilitas
Benget berharap, media bisa berperan mendorong masyarakat dalam menentukan pilihannya. Caranya dengan memberikan informasi seluas-luasnya tentang rekam jejak dan komitmen calon yang komit terhadap kepentingan publik.
Dengan begitu, masyarakat terhindar dari istilah ‘membeli kucing dalam karung’.
“Kalau peran KPU sangat terbatas. Hanya kepada parpol dan persyaratan calon saja,” tandasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sumut Divisi Hukum dan Pengawasan, Ira Wirtati mengatakan, media adalah salah satu garda terdepan dalam mensukseskan Pemilu.
“Pada Pemilu 2024 kami berharap media tetap memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pemilu berintegritas,” tuturnya.
Ira menjelaskan dalam agenda pemilu, keberadaan KPU merupakan panitia penyelenggara. Dengan begitu, mereka hanya bertugas memastikan seluruh administrasi peserta pemilu sudah terpenuhi dan menyediakan beberapa instrumen yang perlu untuk pemungutan suara. Karena itu, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menegur para peserta pemilu.
“Peran ini dapat diambil oleh media yang memang bisa memberikan kritik dan edukasi agar pemilu bisa berjalan damai. Kalau ada informasi yang berkaitan dengan isu SARA maka medialah yang kami harapkan sebagai penyeimbang,” ungkapnya.
Dalam Diskusi media ini juga menghadirkan pengamat media J Anto yang minta media memberikan ruang kepada masyarakat marginal menyampaikan harapannya.
“Seperti kaum disabilitas, pedagang kecil, petani, anak jalanan dan lainnya. Karena selama ini suara mereka, kurang diangkat oleh media massa. Yang diliput media hanya pernyataan dari para calon dan anggota legislatif saja,” sebutnya dihadapan peserta diskusi ini yang merupakan kalangan jurnalis/wartawan berbagai media massa, baik elektronik, koran maupun media siber/online.
