Bagikan :
“Berdasarkan data P3KE, dapat teridentifikasi bahwa dari 3,961,834 keluarga berisiko stunting pada desil 1 telah mendapatkan bantuan PKH yaitu sebanyak 1,519,200 keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 445,013 keluarga serta Bantuan Sosial Tunai sebanyak 512,800 keluarga,” ujarnya.
Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), drg Agus Suprapto MKes, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Dr.Drs. Nyoto Suwignyo, MM dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) drg Agus Suprapto MKes berharap dengan adanya pemutakhiran PK-21 Tahun 2022 ini dapat digunakan oleh kepala daerah untuk mempermudah intervensi sasaran, baik itu penghapusan kemisikinan ektrim dan percepetan penurunan stunting.
“Kita harapkan nanti para Bupati, Gubernur Walikota sebagai punya program karena mereka yang tau isi hati, suasana budaya masyarakatnya masalah stunting. Jadi para kepala daerah adalah pemain-pemain utamanya, kita cuma coach,” kata Agus.
Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 dan Forum Data Stunting bertujuan untuk memberikan informasi atas hasil Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dan juga memberikan apresiasi kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemutakhiran.
Data ini juga digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan, serta Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data PK-21 dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 dilaksanakan BKKBN pada 1 September 2022 hingga 30 November 2022.
Pada Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini BKKBN mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220.000 kader pendata.
Anggaran yang digunakan sebesar Rp314 miliar yang bersumber dari APBN.
Dalam diseminasi itu juga diberikan sejumlah penghargaan kepada kader pendata berprestasi yang merupakan ujung tombak dari Pemutakhiran PK-21 tahun 2022.
Penghargaan juga diberikan kepada kepala daerah, bupati dan walikota, serta BKKBN Provinsi.
BKKBN Provinsi Bangka Belitung, BKKBN Yogyakarta, BKKBN Jambi, BKKBN Jawa Tengah, dan BKKBN Sumatera Selatan meraih penghargaan yang diserahkan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso.
