Bagikan :
Dalam FGD ini, Prof Bahruddin memberikan masukan tentang standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan yang harus dipenuhi oleh semua sekolah di Kukar. Ia mengatakan bahwa SPM pendidikan adalah salah satu indikator kualitas pendidikan yang harus diukur secara berkala.
“SPM pendidikan meliputi aspek input, proses, dan output. Input mencakup sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta peserta didik. Proses mencakup kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Output mencakup lulusan, prestasi, dan akreditasi,” ujar Prof Bahruddin.
Prof Jimmy juga memberikan masukan tentang kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Ia mengatakan bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan potensi lokal.
Baca Juga: Samboja Barat Jadi Lokasi Nusantara AGRIFest 2023, Bupati Kukar Beri Apresiasi
“Kurikulum merdeka tidak berarti mengabaikan kurikulum nasional, tetapi lebih mengembangkan kurikulum nasional dengan memperkaya dan memperdalam materi sesuai dengan konteks lokal. Kurikulum merdeka juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler,” paparnya.
Dari sisi peserta didik, Yunus yang merupakan guru penggerak Kukar mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di Kukar, seperti kurangnya ruang belajar, akreditasi, dan kelompok belajar.
“Kami membutuhkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami juga ingin menciptakan kelompok-kelompok belajar yang melibatkan guru, siswa, dan masyarakat,” katanya.
Mewakili Bupati Kukar Edi Damansyah, Dafip Haryanto membacakan sambutan yang menekankan pentingnya pendidikan dalam kehidupan seseorang, masyarakat, dan bangsa. Ia mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter, kemajuan sosial, dan pondasi bagi suatu bangsa dan negara.
Ia juga mengatakan bahwa banyak hal yang perlu dicermati dengan serius jika ingin segera memajukan pendidikan di Kukar, seperti motivasi guru, dan infrastruktur sekolah. Ia juga mengatakan bahwa tantangan ke depan akan semakin besar, terutama karena Kukar akan menjadi daerah mitra dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jika kita tidak bersiap mulai sekarang, maka bisa dipastikan, orang lainlah yang akan merebut peluang dan kesempatan itu,” katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan bahwa penyusunan road map pendidikan ini dapat menjadi panduan dan acuan bagi penyelenggaraan pendidikan Kukar yang selaras dengan konstitusi dan visi-misi Kukar Idaman.
“Sebagai acuan untuk memobilisasi berbagai sumber daya pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam konteks pembangunan di Kukar,” tutup Dafip Haryanto.
- Adv
