Jakarta,Sonora.Id – Enam mantan pejabat PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan usaha komoditas emas periode 2011–2022. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Rabu (21/5/2025).

Para terdakwa, yakni TK (VP UBPP LM 2008–2011), HR (VP 2011–2013), DM (Senior EVP 2013–2017), AHA (GM 2017–2019), MAA (GM 2019–2020), dan ID (GM 2021–2022), menjalani proses pembelaan usai sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut masing-masing dengan hukuman sembilan tahun penjara.

Keenamnya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primer. Namun, dalam pledoi yang dibacakan tim penasihat hukum, seluruh terdakwa membantah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam pembelaannya, kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh tuduhan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Mereka menyatakan bahwa kegiatan lebur cap dan pemurnian emas cucian yang dipersoalkan merupakan bagian dari lini bisnis inti (core business) UBPP LM ANTAM dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta operasional yang berlaku.

“Tidak satu pun dari para terdakwa menerima uang, fasilitas, atau gratifikasi dalam bentuk apa pun dari aktivitas tersebut. Ini diakui oleh JPU dalam surat tuntutan dan dikonfirmasi oleh saksi-saksi di persidangan,” kata penasihat hukum di hadapan Majelis Hakim.

Pembelaan juga mengulas perbedaan teknis antara jasa pemurnian (refining) dan manufaktur (minting), serta pencatatan kedua aktivitas itu dalam laporan keuangan melalui akun “medali standar” sebagai bentuk penyesuaian akuntansi. Menurut mereka, kegiatan tersebut tidak memerlukan studi kelayakan seperti yang dituduhkan, karena bukan bisnis baru, melainkan bagian dari operasional jangka panjang perusahaan.

Terkait kepatuhan terhadap prinsip Know Your Customer (KYC), kuasa hukum menyebut bahwa UBPP LM selalu menjalankan standar ketat dari London Bullion Market Association (LBMA). Bahkan, tidak pernah ada teguran atau temuan pelanggaran dari auditor eksternal.

Sementara soal penggunaan merek ANTAM yang disebut tanpa izin, kuasa hukum menjelaskan bahwa para pejabat UBPP LM memiliki kewenangan penuh dalam struktur organisasi, dengan dasar SK pengangkatan dan tidak ada larangan eksplisit dari manajemen. Penggunaan merek, menurut mereka, adalah bentuk jaminan mutu dan bukan lisensi pihak ketiga.

Sementara itu. Pledoi paling menyentuh datang dari Tutik Kustiningsih, mantan VP UBPP LM. Ia menyampaikan pembelaan pribadi dengan suara bergetar dan air mata yang tak tertahan.

“Saya hanyalah ibu, nenek, dan pensiunan yang telah mengabdi selama 33 tahun. Saya tidak pernah berniat memperkaya diri sendiri atau orang lain,” ucap Tutik.

Ia menggambarkan kondisi kehidupannya yang jauh dari kemewahan: tinggal di rumah sempit, pensiun Rp3,2 juta per bulan, dan bahkan harus menjual cincin kawin untuk memperbaiki rumah.

TERKINI

54 Anak Lewati Batas Jam Malam di Wilayah Kota Pontianak

15 Juni 2025 14:15 WIB

Lebih dari 3 Ribu Pelari Ramaikan Ampera Tourism Run 2025, Wakil Mendagri Turut Berlari

15 Juni 2025 14:00 WIB

Ramalan Shio Besok 16 Juni 2025: Shio Kelinci, Kuda, Tikus, Naga, Macan

15 Juni 2025 12:30 WIB

Ramalan Zodiak Besok 16 Juni 2025: Pisces, Gemini, Aries, Taurus, dan Cancer

15 Juni 2025 12:00 WIB