Sonora.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi percontohan integrasi data nasional, menyusul penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) trilateral bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). MoU tersebut menjadi tonggak penting dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data atau informasi statistik pembangunan daerah secara terintegrasi dan akurat.
Penandatanganan kerjasama strategis ini berlangsung di kantor Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5/2025).
Melalui MoU ini, Surabaya didorong sebagai pilot project nasional untuk penguatan sinergi antar lembaga dalam hal penyediaan data statistik yang sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
Ruang lingkup kerjasama meliputi penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran, hingga pengembangan data dan informasi statistik pembangunan daerah. Tak hanya itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi bagian dari komitmen kolaborasi tersebut.
Kerjasama ini turut mencakup pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik, serta mendukung pelaksanaan sensus, survei, pendataan dan pemutakhiran data tunggal sosial maupun ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya integrasi dan rekonsiliasi data lintas instansi demi mencegah kebingungan dalam implementasi kebijakan. Ia mengapresiasi langkah inovatif Pemkot Surabaya yang dipimpin Eri Cahyadi dalam menginisiasi kolaborasi ini.
“Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerjasama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain,” kata Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga memastikan dukungan penuh terhadap model integrasi data yang diusung, agar ke depan dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
“Tentunya kami mendukung penuh kerjasama ini, dengan dukungan dari BPS dan Bappenas. Kami berharap melalui MoU dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian Perumahan yang menyoroti pentingnya validitas data warga miskin.