"Panitia khusus akan dibentuk untuk menyusun RPJMD ini melalui Peraturan Daerah (Perda). Dokumen ini menjadi acuan utama Pemkot dalam merumuskan dan menjalankan program kerja, yang tentunya disesuaikan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih," kata Sardi saat tampil dalam program Zona Inspirasi Kompas TV, Jumat (23/5/2025).

 

Terkait arah kebijakan, Sardi menyebut RPJMD mendatang akan berpijak pada visi "Bekasi Nyaman Sejahtera Warganya" yang diusung pemimpin terpilih.

 

Visi tersebut akan menjadi benang merah dalam rancangan Perda yang akan diajukan.

 

Menurut Sardi, tantangan utama terletak pada aspek pembiayaan.

 

Ia menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pelaksanaan RPJMD tidak terkendala kekurangan anggaran. 

 

"Kalau pendapatan menurun, otomatis RPJMD tidak akan berjalan maksimal. Kita harus hitung cermat kemampuan fiskal daerah," tuturnya.

 

Sardi juga menyoroti infrastruktur sebagai pekerjaan rumah yang belum tuntas, khususnya persoalan jalan rusak dan kemacetan.

 

"Kondisi jalan yang rusak atau berlubang tentu mengganggu aktivitas warga. Ini harus masuk dalam prioritas pembangunan," tegasnya.

 

Di tengah diskusi, Sardi turut menyinggung dampak pandemi Covid-19 terhadap perencanaan pembangunan.

 

Ia menyatakan RPJMD ke depan perlu mengakomodasi adaptasi kebiasaan baru, termasuk dalam aspek penguatan ekonomi masyarakat.

 

"Kita harus dorong pertumbuhan UMKM lewat pelatihan dan permodalan. Jika daya beli masyarakat meningkat, otomatis pajak daerah juga akan naik. Ini selaras dengan misi menjadikan Bekasi nyaman dan sejahtera," jelasnya.

 

Saat membahas program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Sardi mengonfirmasi bahwa program tersebut sudah dimasukkan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2025.

 

"Saat ini sedang dimatangkan agar bisa diimplementasikan di Kota Bekasi melalui anggaran perubahan," katanya.

 

Ia menekankan pentingnya akurasi dan kesiapan dalam pelaksanaan program MBG.

 

"Dari sistem dapur hingga pendistribusian, semua harus ditelaah matang agar tepat sasaran," ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Sardi mengingatkan agar RPJMD mendatang juga menyoroti capaian program yang belum optimal.

 

Ia menilai perlu solusi menyeluruh untuk memastikan target pembangunan tercapai.

 

Soal infrastruktur, ia kembali menyoroti buruknya sistem drainase yang kerap menyebabkan banjir dan genangan. 

 

"Harus ada konektivitas saluran air ke sungai agar banjir bisa diminimalkan," tegasnya.

 

Sardi juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di 12 kecamatan di Kota Bekasi. 

 

"Jangan sampai hanya separuh wilayah yang berkembang, sementara lainnya tertinggal. Harus adil dan seimbang," katanya.

 

Menutup pernyataannya, Sardi menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap alokasi anggaran, guna memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. 

 

"Setiap rupiah dari anggaran harus sampai ke rakyat dalam bentuk program yang nyata dan bermanfaat," pungkasnya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News

Baca Juga: Banjir Bekasi, PLN Jabar Sigap Amankan Kelistrikan