Palembang, Sonora.ID - Banyaknya bantuan kepada driver ojek online di masa pandemi Covid-19 menimbulkan beragam reaksi, mengingat banyak sektor yang terdampak corona bukan hanya driver ojek online saja.

Menanggapi hal tersebut pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si kepada Sonora mengatakan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan ojek online karena adanya perubahan sosial, komunikasi dan teknologi terhadap jenis pekerjaan di era milenial.

Hal tersebut pun menjadi latar belakang terjadinya peralihan jenis profesi dari manual ke online.

Baca Juga: Layanan Angkut Penumpang Gojek dan Grab Hilang di Bogor, Depok, dan Bekasi

“Saya melihat dari sisi positifnya. Pasti pemerintah memiliki data terkait tenaga kerja. Data yang berprofesi sebagai ojek online lebih banyak ketimbang profesi yang lain,” ujarnya.

Namun dirinya menilai bahwa dalam membuat kebijakan publik harus menerapkan prinsip keadilan sosial dalam kepentingan umum.

“Ini mungkin kritik saya terhadap pemerintah, tapi kita juga harus berfikir yang lain, bahwa memang terjadi perubahan sosial dalam profesi, dalam bekerja masyarakat kita, tapi sekali lagi dalam prinsip ilmu kebijakan public harus memberi arti keadilan bagi seluruh komponen. Selain ojol. Banyak profesi lain yang saya pikir layak diberi bantuan ditengah wabah pandemi ini, “ ujarnya.

Baca Juga: Tarik Ulur, Algoritma Aplikator Berperan dalam Operasional Ojek Online

Dirinya mengatakan bahwa cukup sulit mengimplementasikan kebijakan publik karena banyak factor, karena salah satunya budaya masyarakat, termasuk dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), banyak masyarakat yang tidak patuh.

“Karena masyarakat kita tidak biasa hidup tanpa interaksi sosial, Indonesia negara yang sangat tinggi jiwa sosialnya, selain itu pemerintah juga belum optimal dalam mendistribusikan bahan bahan ekonomi dan lain lain, jadi terpaksa mereka melanggar,” ujarnya.

Pihaknya mengatakan bahwa berbicara kebijakan public, pasti ada aspek politiknya, namun hal tersebut harus dikesampingkan dahulu karena saat ini sedang menghadapi pandemi yang luar biasa.

Baca Juga: Jadi Petinggi Pertamina, Ahok Berikan Cashback 50 Persen hingga Emas Batangan untuk Ojol

“Sekali lagi karena ini masalah ketenaga kerjaan, kita bermain data saja, karena jumlah ojol yang cukup banyak, juga karena perubahan sosial dimasyarakat dan perubahan teknologi dalam bekerja,” ujarnya.

Dirinya meminta pemerintah tetap harus menjunjung keadilan dan mengunakan data dalam menentukan porsi pemberian bantuan.

“Semua harus diperiksa, karena adil penting sekali, penting sekali bermain data, berapa jumlah tenaga kerja online, umkm, nonformal, sehingga bantuan bisa dikucurkan secara adil, “ ujarnya.

Baca Juga: Diperbolehkan oleh Kemenhub, Pemprov DKI Tetap Larang Ojol Angkut Penumpang