Bagikan :
"Pemerintah akan mengubah mereka menjadi sekolah biasa karena pendidikan yang disediakan di madrasah tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk "dunia duniawi dan kepedulian duniawi", katanya.
Sementara itu, Politisi oposisi dari Partai Kongres India dan Front Demokratik Bersatu Seluruh India melakukan pemogokan selama pembahasan RUU tersebut.
"Jika orang tua mengirim anak-anak mereka ke madrasah hanya untuk studi teologis, mereka mungkin mendapat masalah," kata Hussain.
Baca Juga: Kamala Harris Banjir Dukungan dan Doa dari Desa Leluhur di India
“Tapi saya percaya pada pendidikan yang baik, dan jika (siswa) diberikan pendidikan umum, itu akan bagus. Itu tidak meremehkan komunitas (Muslim). Ini bukan kebijakan yang ditujukan untuk melawan Muslim.
"Saya berharap dengan undang-undang baru ini, (pemerintah) meningkatkan infrastruktur di madrasah."
Diskriminasi agama di Assam menjadi topik perdebatan tahun lalu ketika hampir 2 juta orang di negara bagian 33 juta tidak dimasukkan dalam Daftar Warga Nasional (NRC) negara itu.
Pendukung registri berpendapat NRC akan menyaring imigran ilegal Bangladesh. Tetapi para kritikus mengecam langkah tersebut, dengan menyatakan itu adalah upaya BJP untuk menargetkan populasi Muslim di negara bagian itu yang telah ada di sana selama beberapa generasi, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan dokumentasi yang diperlukan.
