Bagikan :
Polri bertekad menjadi institusi berkelas dunia serta melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dengan lebih banyak menggunakan teknologi informasi.
“Kelak Polri dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan skill, knowledge, dan kemajuan teknologi 4.0 untuk dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Polri ke depan adalah Polri yang modern,” terang Puan.
DPR RI pun menurut Puan memiliki komitmen yang tinggi, untuk ikut mendukung upaya membangun Polri yang modern.
Lebih lanjut, ia meminta TNI-Polri agar dapat mengawal agenda strategis nasional, yaitu Reformasi Struktural di TNI-Polri yang meliputi Pembangunan SDM (sumber daya manusia), infrastruktur, dan reformasi pelayanan publik.
Di sisi lain, Puan mengatakan pembangunan SDM TNI-Polri perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertebal karakter personel yang memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tinggi.
Sehingga setiap personel TNI-Polri menjadi perekat untuk mempersatukan rakyat dalam menjaga Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Inilah tugas kebudayaan TNI-Polri yaitu membangun budaya toleran, budaya gotong royong, serta memperkuat kesadaran anak bangsa bahwa Indonesia dipersatukan oleh Pancasila,” ujar Puan.
Baca Juga: Tok! DPR Setujui 7 Calon Anggota KPU dan 5 Calon Anggota Bawaslu
“Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka tidak mustahil kebudayaan transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri ke-Indonesiaan, jati diri yang bisa dibanggakan,” sambung cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.
Menurut Puan, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana TNI-Polri merupakan satu upaya yang komprehensif untuk membangun kemampuan dan kekuatan alat negara dalam menjaga kedaulatan negara serta ketertiban di masyarakat.
“Upaya mencapai terwujudnya postur kekuatan TNI-Polri yang ideal tentu tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat karena dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan negara dari berbagi hal, seperti dalam hal penganggaran dan industri nasional,” ungkap Puan.
Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur TNI-Polri tersebut dibutuhkan kecermatan, sinergi, dan komitmen bersama mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaannya.
Puan pun mengatakan, diperlukan juga kemampuan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.
“DPR RI menekankan bahwa pilihan sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan TNI-Polri dalam membangun kemampuan dan kekuatannya, agar memperhatikan aspek akuntabilitas, profesionalitas, modernisasi yang berkelanjutan, serta tepat manfaat,” urainya.
Puan juga berpesan agar reformasi struktural TNI-Polri diarahkan untuk meningkatkan kualiatas pelayanan publik.
Ia menambahkan, TNI-POlri dalam urusan memberikan pelayanan publik, semakin dituntut bersikap profesional dan melayani rakyat dengan mempermudah urusan, pelayanan publik disertai dengan kejelasan prosedur, kejelasan biaya, dan ketepatan waktu urusan.
