Bagikan :
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kalimantan Barat, Alexander Rombonang mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan sebenarnya integrated dengan manajemen negara.
Pertama berkaitan dengan masalah kedaulatan. Kemudian bagaimana membuat perbatasan menjadi daerah maju, berkembang dan masyarakatnya sejahatera.
“Hak-hak mereka sebagai warga megara itu sama memperoleh pelayanan publik dari pemerintah dan kita berkewajiban menyiapkan sarana prasarana dasar walaupun pada saat ini memang segala sesuatu berjalan seakan-akan perlahan, tapi tidak ada yang kita tinggalkan, semua prioritas,” katanya.
Alex menjelaskan, saat ini berdasarkan indikator yang digunakan terjadi perkembangan yang signifikan.
“Pertama jika kita lihat dari tingkat kemajuan desa, yang tadinya belum ada desa mandiri sekarang sudah ada 49 desa mandiri, kemudian desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Kemudian banyak hal dari segi IPM masih ada beberapa yang di bawah capaian provinsi, tetapi ada juga indikator IPM yang ada di kawasan perbatasan itu yang capaiannya di atas capaian provinsi,” jelasnya.
Baca Juga: Pj Bupati Landak Harap Apoteker Tingkatkan Kompetensi Diri
Dengan adanya seminar ini, Alex berharap bisa memberikan masukan atas kebijakan mana yang harus diambil.
“Pemerintah sangat memerlukan itu. Mengambil kebijakan itu harus dengan pertimbangan yang matang, salah satunya dengan masukan dari perguruan tinggi,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Rektor Universitas Tanjungpura, Garuda Wiko. Ia menyebut, membangun perbatasan artinya harus ada ekosistem yang dibangun.
“Bukan hanya fisik tapi juga menyangkut bagaimana tata kelola, tentu saja kita perlu memberikan masukan bagaimana kira-kira solusi yang diambil berdasarkan penelitian. Kita berharap hasil seminar ini pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, kecerdasan bisa kita bangun di wilayah perbatasan,” tukasnya.
