Karena hingga akhir sidang belum menghasilkan keputusan akhir, maka dilaksanakan sidang tidak resmi.

2. Sidang Tidak Resmi BPUPKI

Karena belum menghasilkan keputusan tentang dasar negara, maka dibentuk suatu panitia kecil dengan anggota 8 orang dan diketuai oleh Soekarno.

Panitia kecil ini bertugas menerima saran dan usulan tentang dasar negara Indonesia.

Pada 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI.

Pertemuan tersebut menghasilkan dua pandangan. Pandangan pertama menginginkan negara yang dibentuk berdasarkan syariat Islam. Adapun padangan kedua ingin dasar negara dibentuk berdasarkan paham kebangsaan atau nasionalisme.

Karena kebuntuan akibat dua pandangan berbeda, pertemuan tersebut belum berhasil menghasilkan keputusan.

Kemudian dibentuklah kepanitian lain yang disebut sebagai Panitia Sembilan. Panitia Sembilan dipimpin oleh Ketua Soekarno dan Wakilnya Mohammad hatta.

Panitia Sembilan merancang teks proklamasi yang memuat lima dasar negara yang berbunyi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rancangan ini disetujui pada 22 Juni 1945 dan dikenal dengan Piagam Jakarta, seusia usul Muhammad Yamin.

Kemudian rancangan lima dasar negara ini diungkapkan Soekarno pada sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945.

Baca Juga: Berapa Jumlah Anggota BPUPKI Menurut Sejarah?

Sidang Kedua BPUPKI

Lalu bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI selanjutnya?

Berlanjutlah pada sidang Kedua BPUPKI pada 10 Juli-17 Juli 1945 untuk membahas Rancangan Undang-Undang BPUPKI.

Setelah Soekarno menyampaikan rancangannya, dalam sidang ini dibentuk 3 panitia kecil berdasarkan pembahasan sidang:

1. Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno
2. Panitia Pembelaan Tanah Air dipimpin Abikusno Cokrosuroyo
3. Panitia Ekonomi dan Keuangan dipimpin Mohammad Hatta.

Pada sidang resmi kedua BPUPKI ini sempat terjadi perbedaan pendapat tentang tentang rancangan undang-undang dasar dan lainnya, terutama terkait isi Piagam Jakarta.

Namun pada akhirnya rancangan undang-undang dasar negara disetujui pada tanggal 16 Juli 1945.

Adapun isi rancangannya adalah sebagai berikut.

1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap
3. Batang tubuh undang-undang dasar negara yang tersusun atas pasal-pasal

Konsep pernyataan Indonesia Merdeka disusun dengan mengambil dari alinea ke-1, 2 dan 3 Piagam jakarta dengan sisipan yang panjang.

Adapun konsep pembukaan UUD hampir seluruhnya diambil dari alinea ke-4 Piagam Jakarta.

Setelah sidang yang cukup alot dengan musyawarah mufakat, konsep hasil kerja Panitia Perancang UUD akhirnya diterima oleh BPUPKI.

Rumusan tersebut kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Berakhirnya sidang-sidang BPUPKI telah mengesahkan rancangan dasar negara dan undang-undang Dasar (UUD).

Demikian penjelasan bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI. Semoga bermanfaat penjelasannya.

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News