Sonora.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan jajarannya untuk melakukan perhitungan cermat dalam rangka memenuhi ketersediaan bahan pokok setiap daerah di tengah pandemi Covid-19 dan ibadah puasa Ramadan. Selain itu, diperlukan manajemen distribusi pasokan dan pengelolaan beras serta antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kemarau panjang pada tahun ini.
Demikian disampaikan oleh Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai tindak lanjut antisipasi kebutuhan bahan pokok yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, (28/4/2020).
"Saya ingin agar dilakukan hitungan yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi, agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, dan berapa produksinya. Semuanya harus kita hitung," ujarnya.
Laporan terbaru yang diterima oleh Jokowi menyebutkan bahwa sejumlah komoditas diprediksi masih mengalami defisit di sejumlah provinsi. Di antaranya beras yang diperkirakan defisit di 7 provinsi, jagung di 11 provinsi, bawang merah di 1 provinsi, dan telur ayam di 22 provinsi.
Baca Juga: Pemerintah Jamin Distribusi Logistik Kebutuhan Masyarakat Lancar
"Stok untuk minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi, tetapi untuk stok gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan stok bawang putih diperkirakan defisit di 31 provinsi," imbuhnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, distribusi pasokan bahan pokok antarwilayah merupakan salah satu hal krusial yang harus diperhatikan. Dengan manajemen distribusi yang baik dan tidak terganggu, daerah-daerah yang memiliki surplus terhadap komoditas tertentu dapat mendistribusikan komoditas tersebut ke daerah-daerah sekitar yang membutuhkannya.
"Saya akan cek terus ini karena dengan penerapan PSBB dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, memang saya mendengar ada satu atau dua yang sudah mulai terganggu," kata Presiden.
Sementara itu, Kepala Negara berpendapat bahwa manajemen pengelolaan beras yang baik menjadi kunci penting dalam mengantisipasi potensi kelangkaan pangan yang dilaporkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB. Maka itu Presiden sekali lagi meminta jajarannya untuk turut memperhitungkan ketersediaan stok beras termasuk stok yang ada di masyarakat, penggilingan, gudang, dan Bulog.