Bandung, Sonora.ID - Pandemi global COVID-19 yang terjadi di dunia ikut berdampak bagi Indonesia. Hingga 30 Desember 2020, total terdapat 727 ribu kasus di Indonesia dengan 21.703 meninggal dunia.
Puluhan ribu keluarga kehilangan sosok ayah, istri, anak, orang tua, rekan, atau sahabat terkait penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini.
Pemerintah pusat pun pada Rabu (6/1/2021) resmi menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat bagi semua provinsi yang berada di Pulau Jawa-Bali (DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di 6 provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran Covid-19).
Pembatasan dimulai dari 11-25 Januari 2021 dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Baca Juga: Pembatasan Kegiatan Diberlakukan di Jawa-Bali Selama Dua Pekan, Apa Saja yang Dibatasi?
Terkait dengan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya Pemerintah ini yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dalam koridor upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat.
OJK menyampaikan bahwa operasional OJK dan Industri Jasa Keuangan yakni Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank di wilayah Jawa dan Bali tetap beroperasi dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
"Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Pemerintah yang memasukkan sektor jasa keuangan dalam 11 bidang usaha vital yang tetap berjalan dengan kapasitas yang diizinkan. Langkah ini berpedoman kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19," ucap Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam keterangan resminya kepada Sonora Bandung, Kamis (7/1/2021).