Find Us On Social Media :
Wapres Ma'ruf Amin saat menerima Ketua Wantimpres Wiranto bersama empat anggotanya di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan, Selasa (18/01/22) (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres) )

Ketua Wantimpres Wiranto Temui Wapres Beri Masukan Kebijakan Pemerintah

Lia Muspiroh - Rabu, 19 Januari 2022 | 17:00 WIB

Sonora.ID - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama empat anggotanya menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Selasa (18/01/22).

Berdasarkan rilis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), Wiranto bersama anggotanya melaporkan beberapa hal yang menjadi fokus nasihat/pertimbangan tahun ini.

"Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti" Ungkap Wiranto.

Baca Juga: Sah! Jokowi Tunjuk Wiranto Sebagai Ketua Wantimpres 2019-2024

Salah satu anggota Wantimpres, Agung Laksono juga mengusulkan agar pemerintah melakukan sosialisasi dari berbagai aspek terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, Wiranto menyampaikan pemulihan ekonomi dalam hal ini pengembangan UMKM masih ditemukan sulitnya perizinan usaha. Ia juga mengatakan pembangunan SDM dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia yang dikhawatirkan akan menambah beban perekonomian Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yg membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Wapres Maruf Amin menyambut baik masukannya dan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani oleh Pemerintah.

Dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat menyelesaikan masalah perizinan UMKM. Wapres merinci, saat ini baru tersedia 45 MPP di Indonesia.

Baca Juga: Presiden: SDM Unggul Bekal Indonesia Bersaing Dalam Ekonomi Digital

Sementara untuk menyelesaikan bonus demografi berkaitan tenaga ahli, Wapres harapkan Kampus Merdeka dan berbagai pelatihan dapat menanggulanginya.

"Ini [pembangunan SDM] dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri" Pungkas Wapres.