Find Us On Social Media :
Gubernur Khofifah, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jatim, Kepala Biro Perekonomian Setda Jatim saat kunjungan ke Pabrik Minyak Goreng, PT Wilmar Nabati Indonesia Gresik, Senin (07/02/2022). (Sonora FM Surabaya)

Gubernur Khofifah Ungkap Dugaan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Jatim

Budi Santoso - Selasa, 8 Februari 2022 | 20:45 WIB

Surabaya, Sonora.ID - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kelangkaan minyak goreng pasca-ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu lantaran disebabkan keterlambatan pengiriman dari pihak distributor.

"Selain karena tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng HET, juga karena terlambatnya pengiriman barang oleh distributor," ungkap Khofifah saat menyambangi Pabrik Minyak Goreng, PT Wilmar Nabati Indonesia Gresik, Senin (07/02/2022).

Gubernur Jatim ini menyebut, kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi, mengingat kebutuhan minyak goreng masyarakat Jatim yang mencapai 59.000 ton/bulan mampu terpenuhi dengan kapasitas produksi pabrik yang mencapai 62.000 ton/bulan. Artinya, terdapat surplus sebesar 3.000 ton.

Baca Juga: Tarik Ulur Harga Minyak Goreng di Indonesia, Kata Ekonom Ini yang Jadi Permasalahannya

Namun, menurutnya, saat turun ke lapangan, justru didapati banyak toko-toko ritel modern yang juga tidak mendapatkan suplai minyak goreng bahkan sampai satu minggu.

Tentunya kondisi ini semakin mempersulit masyarakat yang tidak bisa mendapatkan minyak goreng dengan HET yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Saya mohon kerjasamanya kepada pada para distributor agar bisa mempercepat proses penyaluran minyak goreng subsidi ke seluruh pasar baik modern, ritel, tradisional, hingga warung-warung kecil," pinta Khofifah.

Ia kembali menegaskan pentingnya rantai pasok dalam pengendalian harga minyak goreng di pasaran.

Menurutnya, jika ada satu bagian yang tersendat atau bermasalah, maka akan mengganggu ketersediaan barang di pasaran.

"Saya rasa kita semua punya kewajiban untuk bisa mengamankan kebijakan Bapak Presiden yang ingin memberikan penguatan daya beli masyarakat," imbuhnya.