Banjarmasin, Sonora.ID - Sidang rakyat menjadi salah satu tuntutan massa dari kalangan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, dalam aksi unjuk rasa yang digelar di ruas Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (14/04) siang.
Aksi ditujukan ke depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, yang dijaga ratusan personel gabungan dari TNI dan Polri, serta Pol PP.
Tuntutan tersebut merupakan pernyataan sikap atas sejumlah masalah yang terjadi akhir-akhir ini, seperti kenaikan dan kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga Pertamax, hingga isu jabatan presiden tiga periode.
Dalam orasinya, salah satu orator mengungkapkan bahwa pihaknya mendesak pihak legislatif mengambil sikap atas masalah yang merugikan masyarakat.
"Sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar, harga minyak goreng justru mahal. Para oligarki menari-menari, sementara rakyat menjerit!" tegasnya di hadapan para peserta aksi.
Baca Juga: Polisi tangkap kembali 1 pelaku pengeroyokan Ade Armando
Munculnya isu jabatan presiden tiga periode dan penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan beberapa pihak, menurutnya juga sudah mencederai demokrasi.
Mengingat, berdasarkan undang-undang yang berlaku, masa jabatan presiden di Republik Indonesia maksimal hanya 2 periode berturut-turut atau 10 tahun.
Sementara itu, Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Rosehan Noor Bahri yang menemui para peserta aksi dan berdialog, mengungkapkan bahwa tidak semua tuntutan dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi karena terbatasnya kewenangan dan tupoksi.
Terkait dengan keinginan massa yang menghendaki sidang rakyat, politikus PDI Perjuangan ini meminta ada rumusan terkait mekanisme sidang yang diinginkan.