Find Us On Social Media :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiharti membuka bimtek lanjutan Sekolah Inklusi 2022. (Kominfo Pontianak)

42 dari 121 Sekolah di Kota Pontianak Sudah Inklusi

Indri Rizkita - Rabu, 26 Oktober 2022 | 13:00 WIB

Pontianak, Sonora.ID - Setiap anak di Kota Pontianak memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, tidak terkecuali dengan penyandang disabilitas. Hal itu terbukti dengan ditetapkannya 42 sekolah inklusi, mulai dari SD dan SMP Negeri, yang diikuti 128 Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) di Kota Pontianak

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti menerangkan, meski
beberapa sekolah belum terdaftar sebagai sekolah inklusi, namun pihaknya tengah berupaya agar semua sekolah dapat ditetapkan menjadi sekolah inklusi.

“Sedangkan dari 121 SD dan SMP Negeri se-Kota Pontianak yang belum inklusi, terdapat 237 peserta didik yang dilaporkan terduga penyandang disabilitas,” paparnya saat memberikan sambutan mewakili Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono pada kegiatan Bimbingan Teknis Lanjutan Sekolah Inklusi Tahun 2022, di Hotel Borneo, Selasa (25/10).

Sri menuturkan, ketetapan sekolah inklusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. 
Dia menyebut, pihaknya merintis pendidikan inklusi di Kota Pontianak sejak tahun 2020. 

“Bagi sekolah yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas, wajib menjalankan prinsip sekolah inklusif secara mandiri di sekolah masing-masing, meski bukan sekolah inklusi,” ujarnya.

Baca Juga: Kota Pontianak Targetkan Capaian Kepemilikan KIA 80 Persen

Meski pada prosesnya masih terdapat kendala, seperti minimnya sarana dan prasarana,
keterbatasan jumlah dan kompetensi guru reguler yang mampu melayani PDPD, dirinya
berharap, pemerintah pusat dapat menerbitkan aturan kebijakan yang konkret bagi karir Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang melayani PDPD.

Ia mengajak setiap instansi terkait, OPD dan orang tua yang menangani pelatihan, rekrutmen dan formasi guru maupun kepala sekolah pada pendidikan inklusi.

“Saya harap tidak hanya menyiapkan tidak hanya satu GPK, paling tidak satu GPK bisa
mengajarkan kepada guru yang lain bagaimana cara menghadapi peserta didik disabilitas,”
imbuhnya.

Sri turut mengapresiasi kepada GPK yang sudah berdedikasi dan berlapang dada memberikan tenaga, waktu dan pikiran bagi kemajuan pendidikan. Tanpa GPK, hak yang sama dalam menerima pendidikan di Kota Pontianak akan timpang.