Wonogiri, Sonora.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonogiri menerima banyak aduan masyarakat terkait jalan rusak yang berada di beberapa titik di Kabupaten Wonogiri.
Diketahui jalan rusak tersebut merupakan jalan utama milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kecamatan Jatisrono, Ngadirojo, dan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Wonogiri.
"Kita dapat banyak aduan itu. Jalan yang berlubang. Saat reses juga. Memang jalan provinsi itu kan jalan utama," ungkap Sriyono, Ketua DPRD Wonogiri kepada wartawan Selasa (28/2/2023).
Sriyono mengatakan, usai DPRD Wonogiri mendapatkan aduan rusaknya jalan milik Provinsi, DPRD Wonogiri lantas melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
Menurut Sriyono, jalan yang rusak itu bisa jadi akibat dari curah hujan yang tinggi belakangan ini.
Baca Juga: Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga Akibat Angin Kencang di Wonogiri
Sriyono mengaku sudah melakukan pengecekan langsung ke jalan yang rusak, seperti di Kecamatan Jatisrono. Sriyono tak memungkiri jika kondisi jalan memang ada yang rusak, akan tetapi berdasarkan pengamatannya, sudah ada tindak lanjut dengan adanya penambalan.
"Kalau jalan milik Pemkab akan dikoordinasikan dengan Pak Bupati terlebih dahulu," jelas Sriyono.
Dalam kesempatan yang terpisah, Prihadi Ariyanto Kepala DPU Kabupaten Wonogiri menjelaskan, pihaknya juga telah melaporkan ke dinas terkait di provinsi terkait dengan jalan yang rusak itu.
Ia meminta kepada masyarakat untuk bersabar.
Menurut Prihadi, perbaikan jalan di musim penghujan kurang optimal. Hingga kini, DPU Kabupaten Wonogiri jugas masih menunggu penanganan yang lebih lanjut.
"Yang jelas sudah kita laporkan ruas jalan yang rusak. Misalnya ruas jalan Ngadirojo-Giriwoyo dan Ngadirojo ke arah timur," kata Prihadi.
"Termasuk Purwantoro-Jeruk yang merupakan milik provinsi," ujar Prihadi.
Di lain sisi, DPU Wonogiri mencatat sepanjang 280 kilometer jalan milik kabupaten yang rusak. Pihaknya telah mendapatkan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk pemeliharaan rutin di titik-titik prioritas. Idealnya, pemeliharaan rutin butuh Rp 15 miliar – Rp 20 miliar. Karena banyaknya bencana belakangan ini, DPU akan mengajukan penambahan anggaran, menunggu petunjuk dari bupati.