Sonora.ID - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengungkapkan laporan hasil pemeriksaaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, dalam sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin (29/05/2023)
Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan Pemprov DKI meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2022.
"Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-enam kalinya" Ucap Ahmadi Noor
Meski demikian, BPK juga masih menemukan permasalahan terkait laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022 yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI.
Baca Juga: Berturut-Turut Raih WTP! Wali Kota Banjarmasin Berharap Dana Insentif
Ada kelebihan pembayaran atas belanja dan denda keterlambatan, total senilai Rp.45,87 miliar. Ahmadi Noor Supit merinci, kelebihan pembayaran atas belanja terjadi karena kelebihan perhitungan gaji dan tambahan penghasilan, kelebihan belanja hibah dan bansos.
"Kelebihan pembayaran atas belanja senilai Rp.11,345 miliar terjadi karena adanya kelebihan perhitungan gaji dan tambahan penghasilan senilai Rp.6,39 miliar, kekurangan volume pengadaan barang dan jasa sebesar Rp.4,06 miliar"
"Kelebihan pembayaran belanja hibah dan bansos senilai Rp.878 juta. Sedangkan denda keterlambatan adalah senilai Rp.34,53 miliar. Atas permasalahan tersebut telah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp.14,66 miliar" Sambung Ahmadi Noor
BPK RI meminta Pemprov DKI segera menindaklanjuti temuan dari laporan hasil pemeriksaaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dalam kurun waktu 60 hari setelah LHP BPK RI diterima.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya akan melakukan percepatan tindak lanjut atas LHP BPK RI
"Saya menyadari bahwa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih perlu penyempurnaan" Ucap Heru