Find Us On Social Media :
Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) III Tahun 2023 Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) di Kota Sorong, Papua Barat Daya. ((Foto: Humas SKK Migas))

Forum Kapasitas Nasional Tingkatkan Kompetensi Perusahaan dan Masyarakat Lokal melalui Vokasi dan Pembinaan

Jumar Sudiyana - Rabu, 7 Juni 2023 | 22:09 WIB

Jakarta, Sonora.Id - SKK Migas kembali mengadakan Forum Kapasitas Nasional (Kapnas) III Tahun 2023 Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama industri penunjang hulu migas lokal dalam pelaksanaan aktivitas industri hulu migas.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan, Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 di Wilayah Pamalu bisa menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pelaku usaha industri penunjang hulu migas, sehingga potensi energi, terutama gas, yang begitu besar di Papua bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

 

“Papua memiliki potensi besar berupa cadangan gas hingga 15,1 triliun standar kaki kubik (TSCF). Dengan potensi sebesar itu, kawasan timur Indonesia harus siap berbenah diri dengan memulai menyiapkan SDM, badan usaha lokal, serta kebijakan daerah yang tepat,” kata Rudi Satwiko, saat membuka Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Pamalu di Kota Sorong, Rabu (7/6/2023).

 

Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Pamalu mengusung tema ‘Kontribusi Strategis Industri Hulu Migas untuk Mendukung Pengembangan Energi Indonesia Timur’. Forum yang berlangsung dua hari (7 dan 8 Juni) menghadirkan 7 operator migas (KKKS), serta para pemangku kepentingan industri hulu migas, termasuk 13 perusahaan lokal dan dalam negeri, serta 15 UMKM binaan di wilayah Papua dan Maluku.

 

Saat acara pembukaan, hadir Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Ir. Edison Siagian M.E.; Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Pamalu, Subagyo; Koordinator Tim Kerja Pelaksana Forum Kapnas III Tahun 2023, Fery Sarjana; Direktur Utama PT Pertamina EP, Wisnu Hindadari, serta perwakilan beberapa KKKS lainnya.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Pamalu, Subagyo mengatakan, SKK Migas bersama KKKS akan terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas penunjang industri hulu migas. Sebagai contoh, sejak beberapa tahun lalu, pemerintah melalui SKK Migas bersama KKKS mendorong pendidikan vokasi yang melibatkan lembaga pelatihan Petrotekno.

 

“Kami juga membangun komunikasi dengan institusi pendidikan vokasi untuk melihat peluang kolaborasi yang bermanfaat bagi peserta didik. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan keterampilan tentang hulu migas, namun juga meluas ke bidang lain seperti pelayaran, pemeliharaan mekanis, instalasi listrik, dan sebagainya. Pengetahuan dan keterampilan teknis itu bisa bersinggungan dan mendukung aktivitas hulu migas,” katanya.

 

Forum Kapasitas Nasional III Tahun 2023 Wilayah Papua dan Maluku diisi dengan penandatangan kerja sama yang melibatkan perusahaan KKKS, perusahaan-perusahaan penunjang hulu migas, pelaku usaha lokal dan UMKM. Di sesi lainnya juga berlangsung Focus Group Discussion Forum Gas Pamalu yang membahas ‘Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi untuk Optimalisasi Penyerapan Gas Bumi’.

Baca Juga: SKK Migas-PetroChina Hijaukan Ratusan Hektar Hutan Gambut dan Hutan Kota

Sebagaimana diketahui, pada Januari 2023, pemerintah telah mengumumkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2022-2031. Rencana Induk ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pasokan gas bumi di Indonesia, dan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi yang berkelanjutan. Dalam keputusan ini terdapat strategi pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi, seperti meningkatkan kapasitas jaringan, mempercepat pembangunan jaringan di daerah terpencil, dan meningkatkan efisiensi distribusi gas bumi di Indonesia.

 

Menurut Vice President Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas sekaligus Ketua Umum Forum Kapnas Erwin Suryadi, keputusan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mengembangkan sektor energi dan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi di Indonesia.