Pontianak, Sonora.ID - Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, Tariyah, membuka kegiatan Koordinasi Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik dengan tema "Sinergi dan Kolaborasi Peningkatan Pengawasan Untuk Menghadirkan Pelayanan Publik Prima di Kalimantan Barat", di Hotel Mercure, Rabu (29/11/2023).
Turut hadir pada kegiatan tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Natalia Karyawati, mewakili Pj Gubernur Kalimantan Barat, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan dan Perseorangan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Natalia Karyawati dalam sambutan Pj Gubernur menyampaikan bahwa dengan hadirnya Ombudsman maka akan ada perlindungan akan hak-hak masyarakat dengan adanya pelayanan publik secara adil sehingga tercipta pelayanan yang berkualitas dan prima.
"Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, memerlukan upaya transformasi sistem, dan perubahan pola pikir birokrasi," ungkap Natalia.
Upaya yang dilakukan yaitu dengan pelayanan digital yang terintegrasi kemudian inovasi pelayanan, meningkatkan pelayanan kelompok rentan, serta pembentukan pelayanan publik di kota.
Baca Juga: Road To Awarding Night, Pemutaran 20 Film Terpilih Fesbul 2023 Di Pontianak
"Terima kasih dan penghargaan atas penyelenggaraan kegiatan yang diinisiasi Ombudsman Kalbar. Semoga melalui kegiatan ini menjadi ajang komunikasi antar lembaga sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik dan terwujudnya pelayanan prima di Kalbar " ujarnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, Tariyah dalam sambutannya mengatakan ada tiga (3) hal yang mendasari terselenggaranya kegiatan ini yaitu : Pertama, untuk menghadirkan pelayanan prima dimana dalam hal ini Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri.
"Untuk mewujudkan hal itu Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri penting untuk kita berkolaborasi sesuai dengan tupoksi masing - masing, " tutur Tariyah dalam sambutannya.
Kedua, Ombudsman ingin mendorong pengawas internal dan eksternal meningkatkan pengawasannya dan pada akhirnya diselesaikan tahap akhirnya di Ombudsman. Dan Ketiga, karena tujuan utamanya adalah menciptakan pelayanan prima.
Ombudsman dalam mencatat ada sebanyak 2000 laporan yang masuk sejak tahun 2011. Catatan tertanggal 23 November 2023 data yang masuk untuk konsultasi non laporan ada sebanyak 421 laporan. "Kemudian yang masuk menjadi agenda Ombudsman sebanyak 178 laporan dimana terdapat 146 laporan yang sudah memenuhi prosedur, dan 79 laloran sudah closed di tahun 2023, " ungkapnya.
Tariyah berterimakasih kepada Kementerian dan lembaga atas kerjasamanya selama ini. Dia mengatakan target yang akan dikejar Ombudsman hingga akhir Desember 2023 adalah 90 laporan.
Dia menambahkan beberapa nilai yang dijunjung Ombudsman dalam menjalankan tupoksinya yaitu; Nilai Integritas, Profesional, dan Adil.
"Oleh karena itu kami mengharapkan untuk kita senantiasa membangun sinergi dan kolaborasi pelayanan prima di masyarakat, " harapnya.