Samarinda, Sonora.id - Angka kemiskinan di Kalimantan Timur secara persentase masih berada di kisaran 6 persen. Walaupun berada di bawah angka nasional (BPS: Maret 2023 tercatat 9,36 persen), tapi tetap menjadi perhatian serius kalangan DPRD Kalimantan Timur.
Dalam empat tahun terakhir, persentase orang miskin di Benua Etam menurut data yang dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kaltim, masing-masing tahun 2020 sebesar 6,10 persen, tahun 2021 (6,54) dan tahun 2022 lalu sebesar 6,31 persen. Pada tahun 2024 ini sampai bulan September lalu malah naik menjadi 6,44 persen.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati mengatakan meski angka statistik tentang warga miskin di Kalimantan Timur ini menjadi patokan untuk menyusun program-program pembangunan daerah ke depan.
Menurut legislator yang berasal dari Dapil (Daerah Pemilihan) Kota Samarinda ini, banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan. Ia mencontohkan seperti pemutusan hubungan kerja, kurangnya lapangan kerja bahkan terjadinya inflasi sehingga membuat harga pangan di pasar mengalami pelonjakan.
Baca Juga: Perlunya Transparansi Anggaran Pembangunan IKN
“Kita tidak bisa melihat hanya penilaian yang sempit, tapi kita harus liat secara luas konteks kemiskinan itu,” ujar Puji.
Selain itu, Politisi partai Demokrat tersebut turut mendorong digalakkannya perekonomian di Kaltim dengan membangun dan membuka lapangan pekerjaan.
Menurutnya, hilirisasi ekonomi dianggap perlu dilakukan mengingat potensi Sumber Daya Alam di Benua Etam sangat berlimpah. Dalam metode, pembangunan hilirasisi perlu disesuaikan di setiap Kabupaten dan Kota, hal-hal apa saja yang bisa dikembangkan.
“Mulai dari sektor perikanan, pertanian ataupun peternakan. Kita punya semua, tinggal menyesuaikan saja oleh karena itu kita minta kepada Pemprov untuk membangun hilirisasi industri,” terangnya.
Baca Juga: Pengalokasian Anggaran Pendidikan 2024, Dalam Pembahasan DPRD Kaltim
Kemudian Puji membeberkan pembangunan infrastruktur juga harus masif dibangun untuk mempermudah akses di setiap daerah, sebab menurutnya infrastruktur yang baik akan mempengaruhi perputaran perekonomian.
“Diyakinan apabila ada komitmen seluruh pihak untuk mengentaskan kemiskinan, masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cepat,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim).