Find Us On Social Media :
Makmur Marbun Hadiri Rakornas Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 (Diskominfo PPU)

Makmur Marbun Hadiri Rakornas Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024

Etty Hariyani - Jumat, 15 Maret 2024 | 12:44 WIB
Penajam, Sonora.ID - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) 
 
Kegiatan tersebut dihadiri 500 undangan kepala daerah mulai bupati, walikota dan gubernur serta pejabat terkait lainnya diseluruh Indonesia, di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Kamis (14/3/2024). 
 
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun mengatakan untuk memenuhi kebutuhan calon aparatur sipil negara (CASN), Pemerintah Kabupaten PPU sangat mendukung langkah pemerintah pusat dalam rangka persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024
 
"Langkah pemerintah pusat ini sangat baik sekali memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten PPU untuk  menjadi ASN.
 
Sementara itu dalam sambutannya MenPANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa peluang masyarakat untuk menjadi ASN atau PPPK sangat besar karena jika dulu seleksi CPNS hanya dilakukan satu kali dalam setahun.
 
Mulai tahun 2024 ini akan dilakukan tiga kali dalam setahun, sehingga memberi kesempatan bagi mereka atau instansi yang belum terpenuhi terkait kelulusan yang diharapkan.
 
Dia juga mengatakan bahwa seluruh tenaga horoner di Indonesia yang telah terdaftar dalam database akan dituntaskan pada tahun ini.
 
Oleh karena itu dia minta kepada bupati atau kepala daerah agar mengkhususkan formasi bagi mereka yang sudah masuk di daftar database di BKN pusat yang jumlahnya ada sekitar 2,3 juta dan saat ini tersisa 1,7 juta tenaga honorer.
 
"Untuk jumlah ini kita selesaikan di tahun 2024 selambat-lambatnya itu di bulan Desember mendatang. Jika ada data yang tidak adil silakan ke pemda masing-masing karena kita minta surat pertanggungjawaban mutlak kepada bupati /walikota terhadap data yang diberikan kepada kami," kata  Azwar Anas
 
Selain itu  Azwar Anas menambahkan berdasarkan Instruksi Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah pusat juga mulai tahun ini akan membuka sebanyak 225 ribu lebih  formasi  khusus untuk Ibukota Nusantara (IKN) di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur (Kaltim). 
 
"Presiden memberi arahan bahwa formasi ini untuk IKN dan itu wajib untuk perpindahan IKN secara kontinyu.  Khusus untuk IKN kami juga telah mengajukan permohonan untuk memberikan kesempatan kepada putra daerah agar bisa direkrut sebagai ASN di sana,"pungkasnya.