Menurutnya, program pengentasan kemiskinan ini sudah menjadi penugasan dari Presiden RI, sehingga wajib dilakukan oleh pemerintah daerah terutama menyangkut kemiskinan ekstrem.
DPRD sebagai mitra Pemkab PPU, terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan di kabupaten yang telah berusia 22 tahun ini.
"Upaya-upaya itu kita coba urai dengan beberapa kegiatan-kegiatan bantuan kepada masyarakat miskin, terutama bantuan rumah-rumah gakin, kemudian peningkatan-peningkatan kesejahteraan lainnya, kemudian bantuan UMKM yang kira-kira bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat," kata Syahruddin, Selasa (12/3/2024).
Pemerintah, lanjut Syahruddin, tidak boleh memberikan hal-hal yang sifatnya instan kepada masyarakat.
"Terus kita ubah pola itu. Kita upayakan bagaimana mereka bisa budidaya, bagaimana mereka bisa berdaya guna supaya ada peralihan stigma untuk bisa mandiri dengan usaha-usaha yang sudah kita berikan," terangnya.
Dengan begitu, politisi Demokrat ini berharap angka kemiskinan di Kabupaten PPU perlahan bisa berkurang.
Lantas, targetnya?
"Ya kalau bisa 2024-2025 ini (angka kemiskinan) tinggal satu digit, jangan lagi dua digit," ucapnya.
