Bagikan :
Sonora.ID - Agung Triatmojo resmi dicopot dari jabatannya sebagai lurah Jelambar, Jakarta Barat.
Pencopotan jabatan ini terkait dengan kasus video viral petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) yang masuk ke got beberapa waktu lalu.
"Sudah dicopot (dari jabatan lurah). Sekarang diganti pelaksana harian (plh)," ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir seperti yang dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2019).
Baca Juga: Viral, Tes Perpanjangan Kontrak PPSU Jelambar di Saluran Air Kotor
Sebelumnya, Agung sudah dinonaktifkan sementara karena kasus ini.
Chaidir menyebutkan, Agung langsung dicopot setelah selesai diperiksa atau BAP (berita acara pemeriksaan).
Alasan Agung dicopot jabatannnya adalah karena ia dinilai lalai dalam mengawasi dan mengontrol tindakan yang diberikan kepada anak buahnya.
Baca Juga: Gelar Tes Honorer Masuk Got, Anies Baswedan Copot Lurah Jelambar
"Yang paling parah lurah, masa engga tahu menahu urusan anak buahnya," ucap Chaidir.
Adapun saat ini, Agung telah dipindahtugaskan sebagai petugas Kecamatan Grogol Petamburan.
Sebelumnya, Lurah Jelambar tersebut dianggap bertanggung jawab atas viralnya sebuah video yang menayangkan sejumlah anggota PPSU berendam di dalam saluran air yang kotor.
Baca Juga: Ari Askhara Dicopot, Pramugari Garuda Tak Lagi Terbang 18 Jam Sehari
Hasilnya, setelah ditelusuri PPSU itu merupakan PPSU Kelurahan Jelambar.
Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih mengatakan para petugas PPSU itu masuk ke dalam saluran air kotor karena sedang menjalani tes perpanjangan kontrak.
"Benar yang di video itu adalah honorer DKI yang akan melakukan perpanjangan kontrak di 2020 atau istilah di DKI pekerja PJLP (penyedia jasa lainnya perorangan). Yang di got itu adalah PPSU Kelurahan Jelambar," ujar Nur saat dikonfirmasi, Sabtu (14/12/2019) malam.
Baca Juga: Viral Akunnya Ada di Situs Pornhub, Kemenkominfo Ajukan Surat Keberatan
Nur menilai, tes tersebut tidak manusiawi. Dia pun mengklarifikasi keharusan tes tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta.
