Bagikan :
Sonora.ID – Dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed (MBZ), MBZ menyatakan ingin terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Indonesia.
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang akan melibatkan MBZ ini akan dibangun melalui konsep sovereign wealth fund (SWD) atau dana abadi.
Baca Juga: Hemat Devisa Hingga Rp 63 T, Presiden Jokowi Resmikan Biodiesel 30 Pesen
"Jadi secara khusus juga dibicarakan mengenai pembangunan ibu kota baru. Jadi dengan sovereign wealth fund ini Putra Mahkota memberikan komitmen akan masuk ke dalamnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di Emirates Palace Abu Dhabi, Minggu malam, sebagaimana dikutip dari laman Suara.com yang melansir dari laman Antara.
Dalam jumpa pers di Istana Qasr Al Watan Abu Dhabi tersebut dihadiri oleh Luhut bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Dubes RI untuk UEA Husin Bagis.
Baca Juga: Buka Kongres ke-29 Notaris Dunia, Ini Pesan Jokowi pada Layanan Kenotariatan
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi bahkan meminta Putra Mahkota MBZ untuk menjadi dewan pengarah dalam pembangunan IKN baru.
"Presiden meminta crown prince sebagai dewan pengarah di pembangunan ibu kota dan saya pikir menjawab pertanyaan orang, nanti Indonesia ke sana atau tidak. Jadi sesama brother, mungkin sekali, bukan mungkin, istilah titelnya saja seperti apa, tapi ketuanya Crown Prince Mohammed bin Zayed, dan anggotanya ada beberapa nama terkenal lainnya," ujar Luhut.
Luhut mengatakan, posisi ini bisa diisi nama-nama beken, termasuk investor dari China. Namun ditegaskannya, klaster pemerintah tetap digarap pemerintah pusat dengan menggunakan APBN.
Baca Juga: Yuk Kenalan Dengan Kalimantan Timur, Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia
"Siapa saja yang tempati, mau dari China, dari mana saja. Tapi Pemerintah menyampaikan pembangunan kantor pemerintahan itu dari APBN, jadi yang tidak APBN itu yang non (klaster) pemerintah,” tandasnya.
Pemerintah memang tengah merayu sejumlah pihak untuk ikut menggarap IKN di Kaltim. Pemerintah mengajak Softbank dan IDFC First Bank ikut terlibat berinvestasi.
Baca Juga: Jokowi Bantah Pernyataan Menteri ATR Soal Ibu Kota di Kalimantan Timur
