Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID - DPRD Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat bersama Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan (GTPPP) Covid-19 Kalimantan Selatan , Kamis, (09/04), untuk membahas langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi.
Khususnya perekonomian masyarakat, yang saat ini paling terdampak. Seperti mereka yang dirumahkan oleh perusahaan dan tidak memiliki pendapatan lain selama melaksanakan sistem kerja dari rumah.
Dalam rapat yang diikuti oleh seluruh Ketua Komisi di DPRD Provinsi, perhatian berupa bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak ekonominya menjadi poin utama yang dibahas.
Baca Juga: Apindo Kalsel Mangkir Rapat, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Mengaku Kecewa
Mengingat, kondisi wabah Covid-19 yang terjadi hampir sebulan terakhir di Kalimantan Selatan sejak ditemukannya kasus pertama melalui pasien ULIN-1, berdampak hampir di seluruh aspek kehidupan, terutama ekonomi masyarakat.
Salah satunya diungkapkan Ketua Komisi IV, M. Lutfi Saifuddin, yang meminta pemerintah juga fokus pada upaya untuk mengatasi terpuruknya ekonomi masyarakat.
Apalagi saat ini banyak tempat usaha yang harus tutup karena sepinya pembeli, ditambah kepanikan di tengah masyarakat yang takut terinfeksi virus tersebut.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kalsel Minta Kepala Daerah Ringankan Beban UMKM
Menurutnya, setidaknya harus ada skenario yang diambil pemerintah untuk 4 bulan ke depan, jika wabah terus berlangsung.
Ia tidak mau mengambil risiko, jika nantinya muncul efek lain yang akan merugikan masyarakat dan daerah.
Seperti menipisnya stok bahan pokok dan ketidakmampuan masyarakat membeli makanan karena tidak punya uang, yang akhirnya memicu kekacauan atau bahkan kerusuhan.
"Bahkan, tingkat kejahatan juga akan meningkat apabila kondisi ini terus berlangsung hingga beberapa waktu ke depan," ungkapnya di hadapan para ketua komisi dan pimpinan DPRD Provinsi, serta perwakilan dari GTPPP CoVID-19 Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Jadi PDP Covid-19 Dokter Gigi di Banjarmasin, Kalsel Meninggal Dunia
Sementara itu, Ketua Komisi I, Rachmah Norlias, meminta pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk tegas dalam pembatasan masuknya orang dari luar daerah, khususnya yang berbatasan langsung wilayah provinsi ini, seperti Kalimantan Tengah dan Timur.
"Ada kesenjangan antara pembatasan yang terjadi di Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur, orang kita masuk ke daerah sana sangat dibatasi dan ketat. Sedangkan di daerah kita sendiri, saya lihat tidak terlalu ketat pengawasannya," tutur Rachmah yang ditujukan kepada GTPPP yang dihadiri oleh Ketua Harian Tim, Wahyuddin dan jajarannya.
Baca Juga: Ditengah Wabah Virus Corona, Persediaan Bahan Pangan Utama di Kalsel Aman
