Bagikan :
Dirinya mengatakan bahwa cukup sulit mengimplementasikan kebijakan publik karena banyak factor, karena salah satunya budaya masyarakat, termasuk dalam hal penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), banyak masyarakat yang tidak patuh.
“Karena masyarakat kita tidak biasa hidup tanpa interaksi sosial, Indonesia negara yang sangat tinggi jiwa sosialnya, selain itu pemerintah juga belum optimal dalam mendistribusikan bahan bahan ekonomi dan lain lain, jadi terpaksa mereka melanggar,” ujarnya.
Pihaknya mengatakan bahwa berbicara kebijakan public, pasti ada aspek politiknya, namun hal tersebut harus dikesampingkan dahulu karena saat ini sedang menghadapi pandemi yang luar biasa.
Baca Juga: Jadi Petinggi Pertamina, Ahok Berikan Cashback 50 Persen hingga Emas Batangan untuk Ojol
“Sekali lagi karena ini masalah ketenaga kerjaan, kita bermain data saja, karena jumlah ojol yang cukup banyak, juga karena perubahan sosial dimasyarakat dan perubahan teknologi dalam bekerja,” ujarnya.
Dirinya meminta pemerintah tetap harus menjunjung keadilan dan mengunakan data dalam menentukan porsi pemberian bantuan.
“Semua harus diperiksa, karena adil penting sekali, penting sekali bermain data, berapa jumlah tenaga kerja online, umkm, nonformal, sehingga bantuan bisa dikucurkan secara adil, “ ujarnya.
Baca Juga: Diperbolehkan oleh Kemenhub, Pemprov DKI Tetap Larang Ojol Angkut Penumpang
