Banjarmasin, Sonora.ID - Penyebaran CoVID-19 di Kalimantan Selatan yang terlihat dari masih banyak jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta pasien yang terkonfirmasi positif belum terlihat tanda-tanda penurunan kasus.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin, menilai jumlah pasien yang terkonfirmasi positif bisa jadi lebih banyak dari yang terdata saat ini yang mencapai 146 kasus.

Kemungkinan paling besar menurutnya adalah minimya alat pengetesan dengan metode PCR yang masih terbatas di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) milik Kementerian Kesehatan di Banjarbaru, sehingga pemeriksaan belum maksimal dilakukan.

Baca Juga: Dua Hari PSBB di Banjarmasin, Belum Ada Penyaluran Bansos dari Pemerintah

Selebihnya pengetesan dilakukan dengan metode Rapid Test yang kurang akurat karena tidak menjamin hasil tes yang negatif tidak akan berubah menjadi positif.

“Tentu saja tidak akan efisien jika pemerintah melakukan pengadaan dan melakukan Rapid Test secara massal,” tuturnya.

Bang Dhin, sapaan akrab Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan ini, menilai pemerintah provinsi harus mengambil inisiatif untuk menyediakan alat tes PCR yang akurasinya paling tinggi dan tidak dapat diragukan lagi.

Baca Juga: Paman Birin Minta Masyarakat di Banjarmasin Jaga Komitmen Selama PSBB

Idealnya, tentu saja tiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 alat PCR untuk hasil yang lebih cepat dan akurat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga diminta aktif mencari jalan keluar dalam percepatan penanganan CoVID-19 dengan melakukan komunikasi ke provinsi yang lebih maju.

Seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang sudah melakukan terobosan dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan mendukung laboratorium yang ada di daerah untuk mengembangkan alat kesehatan.

Baca Juga: Jam Malam 21.00 Hingga 06.00, Pintu Masuk Banjarmasin Ditutup

Termasuk juga masalah penatalaksanaan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak yang harus diperhatikan dengan baik.

Khususnya terkait data penerima yang harus benar-benar valid agar bansos tepat sasaran.

Apalagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyiapkan anggaran hingga Rp 200 miliar untuk penanganan CoVID-19, yang diharapkan direncanakan dan digunakan dengan efektif serta efisien.

Baca Juga: Menyusul Banjarmasin, 4 Kabupaten/Kota di Kalsel Turut Ajukan PSBB