Banjarmasin, Sonora.ID - Bantuan Pemerintah Kota Banjarmasin berupa sembako dan juga uang tunai senilai Rp 250 ribu Rupiah per Kepala Keluarga, diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak virus corona dan tidak mampu mencari nafkah dengan optimal.

Harapan itu diungkapkan Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Rosehan Noor Bahri, terkait bantuan sosial yang ditujukan bagi warga yang datanya masuk sebagai penerima bantuan dari pemerintah kota.

Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin itu juga meminta Pemerintah Kota benar-benar melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak.

Baca Juga: Perpanjang PSBB, Rapid Test Massal Bakal Dilakukan di Banjarmasin

Tak hanya yang masuk kategori miskin, namun pendataan juga menurutnya sudah seharusnya dilakukan kepada warga yang mengalami PHK maupun juga dirumahkan oleh tempatnya bekerja.

Mengingat adanya keluhan dari sejumlah warga yang menilai bantuan tidak tepat sasaran.

“Kami telah menerima keluhan bahwa yang tidak mampu justru luput dari perhatian, padahal itu sebenarnya hak mereka,” ungkapnya.

Baca Juga: Tingkat ksembuhan Tinggi, RSUP Sanglah Tetap Tambah Ruang Isolasi Covid-19

Malah menurut Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2005-2010 ini, beberapa penerima bantuan tersebut justru dari kalangan mampu yang di rumahnya ada beberapa unit kendaraan bermotor.

Sedangkan yang nyata terdampak Corona, seperti yang dirumahkan dan di-PHK malah tidak dapat.

Ia juga menyampaikan kepada warga Kota Banjarmasin yang berhak menerima bantuan namun tidak menerima haknya, dapat melaporkan langsung ke DPRD Kalimantan Selatan atau kepada dirinya.

“Saya siap membantu warga Kota Banjarmasin agar mendapatkan keadilan untuk mendapatkan bantuan santunan,” ungkapnya.

Baca Juga: Pandemi Covid-19, BNNP Jawa Timur Lakukan Sosialisasi KIE

Rosehan juga mengingatkan pemerintah agar jangan sampai salah sasaran dalam penyaluran bantuan yang sudah seharusnya diberikan sesuai pendataan yang valid di lapangan.

Terkait pendataan, rupanya memang masih banyak warga yang mengeluhkan tidak menerima padahal dari segi kemampuan seharusnya masuk sebagai penerima bantuan.

Kurang aktifnya ketua RT dan aparat lainnya di level yang paling dekat dengan masyarakat dalam melakukan pendataan, disinyalir salah satu penyebab tidak validnya sebagian data penerima bantuan dari pemerintah kota.

Belum lagi permasalahan verifikasi data yang dinilai lamban sehingga banyak warga yang harap-harap cemas apakah akan mendapatkan bantuan atau tidak.

Baca Juga: Aktor Senior Adi Kurdi, Pemeran Abah 'Keluarga Cemara' Meninggal Dunia