Bagikan :
Palembang, Sonora.ID - Terkait polemik keberadaan kartu prakerja, pengamat ekonomi dari STIE MDP Palembang, Idham Cholid mengatakan bahwa sebagai program baru, program kartu pra kerja pasti memiliki pro dan kontra, namun menurutnya yang terpenting adalah memperbaiki system yang sudah berjalan dan bisa memberi manfaat.
“Sebetulnya program ini memang bukan untuk mengentaskan kemiskinan, awalnya adalah untuk meningkatkan kapasitas, kalau butuh uang kan ada BLT, ada program pemerintah lainnya,” ujarnya belum lama ini.
Dirinya menambahkan meskipun di dalam program kartu prakerja terdapat uang sebesar Rp 600 ribu bagi pesertanya, namun sebaiknya uang tersebut tidak gunakan untuk keperluan sehari hari, tetapi digunakan sebagai modal usaha setelah mengikuti pelatihan.
Baca Juga: Kisah Salah Satu Peserta Kartu Pra Kerja di Kota Palembang
“Lebih baik dibuat skema, setelah mendapat pelatihan, peserta bisa mendapatkan akses, daripada mendapat uang, sehingga ada kelanjutannya,” ujarnya.
Ia menilai penunjukkan 8 provider juga perlu diperbaiki, sebab kesemua provider berada di Jakarta, sementara peserta kartu prakerja banyak berasal dari daerah.
“Kenapa tidak melibatkan provider lokal?, banyak pesertanya berasal didaerah, akibatnya perputaran uang 5,6 Tirlyun itu, hanya di Jakarta saja, sementara daerah yang terdampak tidak hanya di Jakarta saja, “ ujarnya.
Dirinya berharap agar pemerintah terus menyempurnakan system yang sudah ada selain itu bagi peserta kartu prakerja agar bisa mengimplementasikan setelah mengikuti pelatihan, sehingga bisa ikut membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja.
“pemerintah harus membuat database atau evaluasi, berapa banyak peserta yang sudah ikut pelatihan, kemudian dikaitkan dengan berapa banyak usaha baru yang tercipta sehingga program berdampak signifikan tidak terkesan coba-coba, “ ujarnya.
