Bagikan :
Dirinya menegaskan, keputusan DPR atas laporan Pansus akan sah bila anggota yang hadir minial 2/3 dari jumlah anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir (UU MD3, Pasal 213 ayat 1 dan Pasal 214 ayat 4).
Nantinya, persetujuan DPR ini akan dilaporkan ke MK yang disertai dengan bukti dan dokumentasi pelengkapnya.
"MK kemudian bersidang, dan bila MK menyatakan terbukti maka DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (UU MD3, Pasal 215 ayat 1)," katanya.
Setelah itu, MPR akan melakukan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presdien oleh DPR.
Terang Hasanuddin, keputusan MPR terhadap pemberhentian tersebut akan dinyatakan sah apabila diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/ 4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir (UU MD3, pasal 38 ayat 3).
Baca Juga: Bulog Salurkan Bantuan Beras Presiden Tahap II di Jabodetabek
"Melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung presiden di DPR, rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat," ujarnya.
Berbicara mengenai aksi anarkis di jalanan yang bertujuan untuk menurunkan Presiden, Hasanuddin menegaskan hal itu melanggar UU bahkan dapat dikenakan tindakan pidana makar.
"Inilah demokrasi yang kita sepakati dan menjadi kesepakatan nasional. Diskusi ilmiah dengan norma akademis mengenai pemakzulan boleh-boleh saja karena dijamin menurut Undang-undang, tapi kalau aksi anarkis minta presiden diturunkan di jalanan, itu telah melanggar ketentuan," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 'Seperti Mimpi di Siang Bolong Kalau Ada yang Bercita-cita Melengserkan Presiden Pilihan Rakyat'
