Bagikan :
Aspek kemanusiaan menurutnya sudah seharusnya dikedepankan dalam pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat.
“Bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata,” tambahnya lagi.
Ia berharap kasus yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala tidak terulang di 12 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan, yang tentunya memberikan preseden buruk bagi pelayanan BPJS Kesehatan sebagai lembaga penjaminan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
Lantas bagaimana dengan jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu di daerah tersebut pasca putusnya kontrak?
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menurutnya akan mengoptimalkan dana alternatif untuk menjamin kesehatan masyarakat kurang mampu.
“Sebagaimana yang disampaikan Ibu Bupati kemarin, Pemkab Batola akan mengoptimalkan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah),” pungkas Lutfi.
Baca Juga: Sulsel Terima Donasi Tiga Unit Ventilator Dari Gesit Foundation
