Bagikan :
“Jadi apabila ingin menciptakan peluang belanja pemerintah untuk masyarakat, saya rasa lebih tepat kalo saat ini lebih kepada desa-desa atau wilayah yang sebenarnya kantong-kantong kemiskinan dan kantong-kantong PHK yang besar, itu yang sebenarnya perlu membuat projek dibandingkan pilkada, selain itu biaya pilkada itu sendiri cukup besar” ujar Aviliani.
Selain itu Aviliani menambahkan, berkaca dari pilkada tahun-tahun sebelumnya, sumbangan belanja pilkada tidak sampai 1%.
Hal inilah yang mempengaruhi dan berdampak pada tidak signifikannya perekonomian, berbeda dengan pemilihan presiden dan DPR yang memberikan dampak cukup signifikan.
Baca Juga: Jabar Siapkan Pilkada di 8 Daerah dengan AKB Desember Mendatang
