Bagikan :
Herman menyebut, implikasi paling nyata akibat adanya penggantian mendadak itu adalah rusaknya tata kelola perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah yang harusnya berada dalam kepastian menjadi pemerintahan semu.
"Saya kok justru mendorong harusnya Gubernurnya yang dievaluasi. Bukankah pengangkatan PJ Walikota selama ini atas usul dan rekomendasi Gubernur sendiri," ungkapnya.
Sebuah pemerintahan, kata Herman, harus dikelola secara tertib dan terukur. Bukan pemerintahan coba coba.
Baca Juga: Diduga Transmisi Lokal, Ratusan Anak di Sulsel Terpapar Covid-19
Ia juga menuturkan, pemerintahan seharunya tidak membuat kebijakan seolah tiba masa tiba akal. Apalagi bila sekadar berbasis selera, sebab yang rugi adalah publik dimana mereka seharusnya mendapatkan pelayanan optimal dari Pemerintah.
"Saya melihat kebijakan Gubernur sekarang main bongkar pasang justru semakin memperlihatkan kinerjanya selama ini dalam mengusul Pj ke pusat tidak melalui analisa kajian kapasitas yang memadai", tutupnya.
Baca Juga: RO Kota Makassar Fluktuatif, Pangdam XIV Hasanudin Siap Amankan dab Lakukan Pendisiplinan Masyarakat
