Bagikan :
Terlebih jika ditelusuri, sektor pendidikan di provinsi ini sangat terdampak karena anggaran pendidikan untuk tahun 2020 mengalami pemangkasan hingga kurang lebih Rp 88 miliar lebih dan dialihkan untuk penanganan CoVID-19.
Sektor pendidikan menurut Lutfi tidak kalah penting dengan sektor kesehatan, yang juga harus mendapatkan perhatian khusus di tengah kondisi saat ini.
Sementara itu, Plt Wakil Ketua Harian GTPP CoVID-19 Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menyatakan bahwa pihaknya perlu waktu 1-2 minggu ke depan untuk melakukan kajian lebih dalam terkait rekomendasi yang disampaikan oleh pihak legislatif.
Baca Juga: Kasus Reklame Telah Bergulir, Ichwan Mengaku Belum Ada Panggilan
“Kita akan mengundang para pakar dan membahas rekomendasi tersebut, baik terkait kebutuhan anggaran yang diperlukan, serta yang paling penting yaitu pemenuhan indikator urgensinya,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi itu.
Ia mengungkapkan jika kondisi keuangan sekarang dengan jumlah kasus positif CoVID-19 yang masih bertambah tentu memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit.
Sehingga pihaknya akan mendalami terlebih dahulu apakah penyediaan akses internet gratis dapat menjadi prioritas, sesuai dengan kajian para pakar.
Perlunya akses internet gratis bagi peserta didik di Kalimantan Selatan, sebenarnya sudah diidentifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf Effendi, mengungkapkan ada sekitar 20 ribu peserta didik tingkat SMA/SMK sederajat yang dinilai memerlukan bantuan akses internet gratis.
“Peserta didik yang butuh dukungan internet untuk akses belajar daring sekitar 20 ribu dari total sekitar 127 ribu lebih siswa kita di Kalsel,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa perumusan bantuan internet gratis untuk peserta didik memang seharusnya disesuaikan dengan pertimbangan. Seperti faktor perkiraan pelaksanaan belajar dari rumah di masa pandemi CoVID-19 dan juga program belajar dari masing-masing satuan pendidikan.
