Bagikan :
Sebab menurutnya, bantuan alat rapid test ini harus dipertanggungjawabkan dengan jelas, lantaran menyangkut uang rakyat. Seperti misalnya melampirkan data diri pasien lengkap, foto tiap pasien yang melakukan rapid test dan kapan penerimaannya dari Pemkot Surabaya.
“Ini karena uangnya rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dengan laporan jelas yang memberi pasti senang,” tuturnya.
Risma mengungkapkan 23 rumah sakit yang menerima bantuan alat rapid test itu. Di antaranya, RS Adi Husada Kapasari, RSAL Dr. Ramelan, RS Al Irsyad, RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), RS Bhakti Rahayu, RS Brawijaya, RS Graha Medika, RSI A Yani, RSI Jemursari, RS Mata Undaan, RS MMC, RS Muji Rahayu, RS Perdana Medika.
Baca Juga: Meski Pandemi, Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan Rumah Pompa
“Kemudian RS TNI AU Sumitro, RS William Booth, RS Mata Masyarakat Jatim, RSIA Kedangsari, RSIA Nur Ummi Numbi, RS Paru Karang Tembok, RSIA Putri, RS Bunda, RSIA Kendangsari dan RS Dr Oepomo,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Isolasi Farmasi RS William Booth Surabaya, dr Maria Permatasari mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya atas kepeduliannya selama ini. Ia mengaku berkali-kali pihaknya dipanggil untuk diberikan APD.
“Sekali lagi terima kasih atas bantuan (alat) rapidnya. Ini akan digunakan sesuai instruksi Ibu Wali Kota. Mengingat persediaan ada tapi terbatas di rumah sakit kami,” pungkas Maria.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Siapkan Rapid Test Gratis Peserta UTBK yang Kurang Mampu
