Bagikan :
“Kalau bicara kondisi keuangan sekarang dengan jumlah kasus yang masih bertambah, tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Jadi kami akan dalami apakah menjadi prioritas di kondisi sekarang ini,” tambahnya lagi.
Pihaknya meminta waktu 1-2 pekan ke depan untuk melaksanakan kajian dengan mengajak pihak terkait, agar bantuan tersebut tak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Termasuk apakah menggunakan anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang sudah dicadangkan atau diambil dari sumber lain.
Roy yang juga menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan juga menuturkan, jika usulan internet pendidikan gratis disetujui oleh GTPP Covid-19 di tingkat provinsi, maka harus ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten/kota di provinsi ini.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Tingkat Penggunaan Internet & Media Sosial Meningkat
Seperti diberitakan beberapa waktu lalu, sejak diusulkan pada awal Juni lalu, bantuan internet pendidikan gratis yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk peserta didik tingkat SMA/SMK sederajat yang harus menjalani proses belajar dari rumah belum juga disetujui.
Padahal ada sekitar 20 ribu dari sekitar 127 ribu siswa SMA/SMK sederajat di provinsi ini yang kesulitan memenuhi kebutuhan internet untuk akses belajar daring, yang tentunya memerlukan perhatian dari pihak yang berwenang dalam penanganan Covid-19.
Apalagi keputusan untuk belajar dari rumah merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang diharapkan banyak kalangan dapat diperhatikan oleh gugus tugas dan tak hanya fokus pada dampak kesehatan dan sosial saja.
Baca Juga: Pemkot Makassar Gelar Pelatihan untuk Guru Terkait Teknik Belajar Jarak Jauh
