Bagikan :
Sementara Penjabat Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan sudah menjadi tugasnya memastikan pelaksanaan pilkada di Makassar berjalan lancar, termasuk pengawasan kerja-kerja ASN agar tidak ikut mengambil bagian mendukung salah satu pasangan calon, mengingat ada sanksi yang mengatur netralitas pegawai negeri sipil.
"Saya mewanti-wanti kepada semua aparat untuk semua kalangan, kami tidak memiliki warna, maka netralitas itu harus ditunjukkan bukan saja dalam kata-kata tapi dalam pernyataan," ujarnya.
Pihaknya menegaskan akan mengevaluasi jika ada ASN yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada Wali Kota Makassar yang akan berlangsung di tengah pandemi.
Baca Juga: Pilkada Dalam Pandemi, KPU Surabaya Target 77,5 Persen Partisipan
"Kalau ada pemerintah (ASN) yang tidak netral, kami langsung evaluasi," tegas Rudi kepada awak media usai dilantik di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat.
Rudy menambahkan dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak di Makassar yang tetap berjalan, pemerintah tetap berusaha menekan penyebaran virus dimasa pandemi Covid-19.
"Di satu sisi kita harus melayani masyarakat, kami harus tetap membentuk kebutuhan masyarakat dalam bentuk program lain seperti pembangunan dan lainnya termasuk pelaksanaan pilkada," paparnya.
Baca Juga: Kunjungi Sulsel, Tito Karnavian Beri Arahan Jelang Pilkada Serentak
