Makassar, Sonora.ID - Pemerintah Kota Makassar berencana menambah tujuh sekolah baru seiring keterbatasan jumlah SMP yang belum mampu mengakomodasi lulusan SD.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amelia Malik mengatakan, langkah awal dengan melakukan survei untuk mendeteksi sekolah mana yang bisa digabung atau regrouping.
Menurutnya, penambahan sekolah ini penting menyusul banyak siswa yang gagal masuk SMP negeri karena jumlah murid lulusan SD yang banyak.
"Kita belum survei sekolah mana yang bisa di-regrouping, tapi kita upayakan mudah-mudahan bisa ada tujuh titik," kata Amelia di Kota Makassar, Sulsel, Kamis (23/7/2020).
Baca Juga: Beda Pernyataan Pj Walikota Makassar dan Asistennya Soal Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan
Amelia menyebut, sejumlah wilayah yang dinilai minim SMP negeri berada di Kecamatan Tallo dan Biringkanayya.
Hanya ada satu sekolah di daerah tersebut yang membuat siswa sulit masuk lewat jalur zonasi.
Dinas Pendidikan mencatat saat ini daya tampung SMP negeri di Kota Makassar sejumlah 13.906 orang. Sementara ada sebanyak 23.408 siswa lulusan SD pada tahun ini. Sekitar 9.602 murid tidak bisa bersekolah di SMP negeri.
Amalia menambahkan, pihaknya tetap mengupayakan agar mereka yang telah gagal seleksi kembali mendapatkan kesempatan.
Baca Juga: Banyak masalah PPDB, Ombudsman: Dinas Terkait Belum Siap, Pj Walikota Perlu Lakukan Intervensi
Dengan mengusulkan penambahan kursi dalam setiap kelas di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Hal itu perlu dilakukan karena ada aturan di Dapodik yang menentukan jumlah maksimal kursi per rombongan belajar.
"Ini menjadi perhatian kita. Laporan tadi dari pak Mario (anggota DPRD Makassar), ada 9.000 yang tidak tertampung di SMP negeri. Kita akan mengusulkan ke dirjen untuk bisa menambah setiap kelasnya. Dari 32 menjadi 36 seperti tahun kemarin," ujar Amelia.
Baca Juga: Berlaku Hari Ini, Tamu DPRD Makassar Harus Bebas dari Covid-19
Sementara Pj Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan, penambahan SMP negeri baru merupakan salah satu alternatif untuk mengakomodasi seluruh siswa yang baru lulus SD.
"Nanti kita lihat teknisnya berapa yang mendaftar dan berapa ruang kelas yang harus kita tambah. Bisa juga SD yang jumlah siswanya kurang kita merger," katanya.
Baca Juga: 64 Kepala Sekolah se-Kabupaten Mengundurkan Diri, Diduga Diperas Penegak Hukum