Bagikan :
“Inikan perlu sekali lagi apakah betul komite yang dibentuk ini punya kontrol sampai ke arah sana. contoh seperti bantuan UMKM inikan digembar-gemborkan misalnya “pak Jokowi memberikan bantuan langsung misalnya Rp. 25 juta kepada pelaku umkm” nahh ini faktanya juga seperti apa dan mekanismenya bagaimana, kita pun dari HIPMI sampai saat ini belum mendapatkan bentuk teks listnya seperti apa”, ungkap Anggawira.
Terkait dengan paket bantuan yang diberikan pemerintah, Anggawira mengatakan pihaknya lebih setuju dengan bantuan langsung tunai atau BLT, karena dapat langsung mengerakan ekonomi dibawah daripada bantuan sosial.
Ia pun berharap bantuan langsung tunai tersebut dapat memberi imbas secara langsung bagi umkm-umkm di Daerah.
“Kan sebenarnya yang kita harapkan dengan adanya uang yang beredar ada daya beli dari masyarakat”, ujar Anggawira.
Baca Juga: Segera Dibangun, Revitalisasi Stadion Mattoangin Masuk Tahap Taksasi
