Bagikan :
Dewan Pers juga dituntut untuk lebih pro aktif melindungi kerja-kerja jurnalistik.
"Apapun organisasi profesi yang bersangkutan, Dewan Pers harus melindungi tugas jurnalis," tegasnya.
Nanta menilai Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri - Dewan Pers tidak bisa menjadi dasar hukum yang kuat.
Meskipun kasus telah dinyatakan selesai lewat jalur pers, namun pihak - pihak bersangkutan masih bisa menempuh jalur hukum.
Baca Juga: 37 Napi Terima Remisi Bebas, Gubernur Bali Harap Bisa jadi Warga Lebih Baik
"Saya mendesak Dewan Pers agar memperkuat perlindungan terhadap kerja - kerja jurnalistik," beber Nanta.
Selain itu, Nanta menilai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih belum sempurna sehingga harus direvisi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mengingat, UU Pers yang semestinya menjadi payung hukum para jurnalis ini masih memiliki celah untuk digugat secara pidana.
"Begitu pula UU ITE. Ini juga harus direvisi di Mahkamah Konstitusi dengan tujuan menguatkan kerja - kerja wartawan. Wartawan harus bekerja dalam suasana bebas, merdeka dan tidak boleh bekerja dalam suasana ketakutan, tekanan serta ancaman," jelas Nanta.
Baca Juga: 4.702 Napi di Sulsel Dapat Remisi HUT RI ke-75, Negara Hemat Rp 8,5 Milyar
