Bagikan :
Menanggapi persoalan ini, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Doyo Pudjadi mengklaim bahwa keluhan itu datang dari mulut warga yang memang tak berhak menerima subsidi.
"Hingga saat ini belum ada bukti yang mengeluh itu dari warga penerima subsidi. Artinya yang mengeluh dil uar yang menerima kartu. Dengan kata lain mereka yang tak berhak menggunakan elpiji bersubsidi," ujar Doyo kepada SMART FM Banjarmasin.
Sebab menurutnya, distribusi tertutup yang sudah dilakukan Pemko bekerjasama dengan Pertamina dan para pemilik pangkalan, sudah dinilai cukup efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: 13 Desa di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan Masih Sulit Akses BBM dan Gas LPG
Sebab penyusunannya disesuaikan dengan basis data terpadu (BDT) yang ada di dinas sosial.
"Kalau yang ngeluh pemegang kartu akan kami tindak segera. Kami sudah mewanti-wanti pangkalan untuk benar-benar melayani. Kalau tidak mohon maaf kami akan koordinasi dengan Pertamina untuk distop karena tak mentaati perjanjian," katanya.
Kendati demikian, Ia tak menampik memang ada celah permainan bisnis gas bersubsidi ini oleh para mafia, yang akhirnya berdampak pada lonjakan harga jual di tingkat pengecer.
Baca Juga: Sempat Terputus, Distribusi BBM dan LPG di Luwu Utara Kembali Normal
