Bagikan :
Jakarta, Sonora.id - Kondisi pandemi diperkirakan masih akan berlangsung selama anti virus Covid-19 belum ditemukan. Aktivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun pekerjaan lain masih banyak dilakukan secara terbatas. Perpustakaan juga harus beradaptasi dengan keadaan.
Layanan berbasis digital dan pengadaan buku digital jadi alternatif ideal bagi kebutuhan pemustaka. Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota Komisi X DPR RI saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di kompleks Parlemen pada Rabu, (2/9/2020).
Anggota Komisi X Dede Yusuf, mengatakan tatanan masyarakat selama pandemi sudah berubah. PJJ belum bisa diperkirakan dalam waktu dekat. Banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan diputuskan kontrak kerjanya. Demi kebutuhan hidup, pilihan berjualan secara online jadi pilihan. Bisnis masakan rumah marak tumbuh subur. Dampak dari kondisi tersebut, penjualan handphone, laptop, melonjak naik hingga 200 persen.
“Mereka mendapatkan caranya dari Youtube. Tutorial pengajaran pun bisa didapatkan secara mudah dari channel yang sama,” ujar Dede.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menyarankan Perpusnas membuat buku-buku panduan, modul pelatihan. Kondisi pandemi adalah momentum pemerintah, khususnya Perpusnas untuk menyediakan buku-buku tersebut sehingga masyarakat tidak terpaku pada satu sumber, yakni Youtube.
Semua anggota Komisi X menyarankan Perpusnas memanfaatkan secara maksimal pola perilaku masyarakat dalam menggunakan internet dengan menyediakan konten kreatif berisikan motivasi membudayakan membaca. Hal senada disampaikan Sofyan Tan. Di era adaptasi kebiasaan baru, Perpusnas harus jauh berpikir ke depan. Teknologi informasi harus dikedepankan dengan memperbanyak koleksi buku digital (ebook). Perpusnas harus peka dengan konsisi masa depan bangsa. Bukan tidak mungkin suatu saat perpustakaan akan tanpa ruang-ruang.
“Indonesia adalah negara yang besar. Namun, angka kemiskinan masih tinggi. Kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia," ujarnya.
Vitalnya peran perpustakaan dirasakan anggota Komisi X yang lain, Djohar Arifin Husin menilai peran perpustakaan sangat vital. Oleh karena itu DPR akan membantu mendorong untuk penambahan anggaran di 2021.
Sementara itu merespon pandangan anggota Komisi X DPR, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa tujuan negara didirikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Tanpa kecerdasan semua peran kehidupan tidak bisa dimainkan. Kecerdasan terjadi karena adanya proses transfer knowledge.
“Proses transfer knowledge hanya dua, yakni melalui vokasi dan membaca,” ujar Kepala Perpusnas.
Kepala Perpusnas mengingatkan dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu menitikberatkan pembentukan SDM yang unggul. Fokus pembangunan sumber daya manusia unggul salah satunya bisa dicapai melalui pemanfaatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, pengajuan anggaran baru di 2021 sebagian besar diperuntukkan untuk peningkatan kualitas SDM.
Pada Rapar Dengar Pendapat tersebut, Perpusnas mengajukan pagu anggaran 2021 (sementara) sebesar Rp675.539.800.000. Sedangkan, untuk pengajuan dana alokasi khusus (DAK) Fisik perpustakaan daerah senilai Rp10.925.129.942.073. Anggaran senilai 10 triliun lebih tersebut merupakan usulan dari 1.178 proposal untuk pembangunan fisik perpustakaan daerah.
