Bagikan :
Disampaikan bahwa secara struktural, Balai Bahasa Jatim bertanggungjawab kepada kepala badan bahasa eselon satu di kementerian pendidikan.
"Jadi, Balai Bahasa Jatim adalah lembaga vertikal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dikementerian itu dibawahnya ada namanya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian dibawahnnya bernama Balai Bahasa Jatim. Kami juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Asrif yang sempat menambah studi kepakaran tentang tradisi lisan di Universiteit Leiden Belanda ini mengatakan, pihaknya berupaya untuk memajukan bahasa dan sastra baik Indonesia maupun daerah. Termasuk pembinaan bahasa, tidak hanya pada lingkup pegawai negeri tetapi mitra Balai Bahasa Jatim yang berpenduduk 38 juta ini.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Ajak Semua Komponen Bangkitkan UMKM untuk Percepat Pemulihan Ekonomi di Jatim
"Kami itu pembinaan bahasa. Nah seluruh manusia yang 38 juta itu adalah orang yang berbahasa. Apakah dia tentara, penyidik, polisi, masyarakat bawah, itu adalah mitra kami. Tidak ada fokus pada kelompok tertentu, tapi seluruh masyarakat yang memakai bahasa adalah menjadi bagian tanggunjawab dalam rangka penguatan kapasitas berbahasanya. Baik bahasa Indonesia, jawa atau bahasa daerah atau penguasaan bahasa asing," jelasnya.
Ia menceritakan, lembaganya juga mengundang para penyidik, jaksa, penyidik reserse untuk bagaimana mereka bisa menyidik dengan menggunakan bahasa yang mereka paham dengan baik.
"Bisa saja karena kekeliruan penggunaan diksi, ada orang yang bisa diberatkan hukumannya atau malah diringankan karena interpretasi terhadap bahasa yang keliru. Karena bahasa yang digunakan wajib bahasa yang standar, bukan asumsi pribadi si penyidik, termasuk juga pada pegiat insan media," imbuhnya.
