Bagikan :
SONORA.ID - Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan kualitas sumber daya manusia. Demikian halnya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara yang mulai menitikberatkan fokus pengembangan sumber daya manusia melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Inspirasi tersebut diperoleh Gubernur Sultra Ali Mazi ketika mengunjungi Boston Public Library di Massachusetts, Amerika Serikat, pada 2019. Bahkan, di saat itu Gubernur secara khusus menjalin kerja sama dengan Library of Congress (LOC). Hal itu disampaikan Kepala Perpusnas Muhamad Syarif Bando dalam Webinar Meningkatkan Potensi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Budaya Literasi pada Rabu, (18/11/2020).
“Perpustakaan menyambut baik dan mengapresiasi dengan cara yang ditempuh Gubernur Ali Mazi sekaligus membuktikan dukungan pemerintah daerah terhadap program perpustakaan berbasis inklusi sosial,” ungkap Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando.
Kepala Perpusnas selanjutnya mengatakan pendidikan dan perpustakaan sudah tidak bisa dipisahkan. Namun, ada yang membedakan secara fundamental. Jika pendidikan mengajari hukum-hukum universal, maka perpustakaan adalah ikon peradaban masyarakat tanpa batasan usia ataupun strata sosial untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi yang diperlukan sepanjang hayat.
Bahkan, perhatian pemerintah terhadap perpustakaan begitu besar. Saat ini perpustakaan sudah menjadi urusan wajib non dasar yang perlu dikembangkan di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Kepala Perpusnas mengakui kalau seluruh jenis perpustakaan memang memerlukan perhatian khusus, terutama untuk perpustakaan sekolah.
"Pengelolaan perpustakaan sekolah masih menjadi persoalan mendasar, mulai dari kepedulian manajemen sekolah yang rendah sampai terbatasnya sumber daya yang memiliki visi pengembangan serta kemampuan mengelola perpustakaan sekolah,” tegas Syarif.
Kepala Perpusnas juga meminta pemerintah Sultra memerhatikan kekhasan daerah (local content) yang bisa menjadi potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada guru yang mengajarkan tentang Sulawesi Tenggara tapi jutaan koleksi (buku) bisa disediakan melalui perpustakaan. Caranya, mengajak para sastarawan, budayawan, sejarawan, maupun tokoh masyarakat untuk menulis tentang kearifan lokal maupun kekhasan dari Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Sultra Nur Endang Abbas mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia dan literasi mempunyai multiplier effect yang juga berkontribusi terhadap peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Dampak literasi berpengaruh terhadap pendapatan, memajukan daya saing wilayah, memperkuat kapabilitas dan aneka keterampilan serta memperbaiki kualitas hidup,” terang Abbas.
Pentingnya perpustakaan diamini Endang Abbas bukan sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman koleksi buku. Namun, perlu ditunjang dengan kecanggihan sarana teknologi yang cepat sehingga akses koleksi digital tidak mengalami kendala.
Bahkan, Endang Abbas mengakui pihaknya saat ini memasukkan perpustakaan sebagai salah satu program prioritas pembangunan Sultra. Rancang bangun perpustakaan modern berbasis inklusi sosial untuk menciptakan masyarakat Sultra yang berkualitas dan bermartabat juga sedang disusun pemda.
“Perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi di masyarakat dan menjadi ruang terbuka untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan,” pungkas Endang Abbas.
