Bagikan :
Medan, Sonora.ID - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara meminta seluruh kabupaten/kota bersiap untuk menghadapi fenomena La Nina atau peningkatan curah hujan secara ekstrim yang dapat menyebabkan gagal panen tanaman pangan padi dan holtikultura.
Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi mengatakan, sesuai prediksi BMKG cuaca ekstrim diprediksi akan terjadi hingga awal tahun, untuk itu antisipasi harus segera dilakukan agar kondisi inflasi tetap terjaga.
Gubernur menginstruksikan masing-masing Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota menyiapkan strategi kesiapan pangan untuk komoditas-komoditas yang masih defisit di wilayah masing-masing, khususnya komoditas yang memiliki volatilitas tinggi terhadap inflasi, harus menjadi perhatian utama, yaitu cabai merah, bawang merah dan lainnya.
Baca Juga: Antisipasi Banjir Dengan Pengerukan Waduk, Pemprov DKI Telah Siapkan Dana Rp. 5 Triliun
"Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu diperkuat untuk membantu daerah-daerah yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri, serta sebagai salah satu upaya mewujudkan stabilitas harga," jelasnya.
Selain itu, Edy juga mengimbau TPID untuk beralih menuju dunia digital dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung program ketahanan pangan. Tidak hanya dalam proses penanganan dan pengolahan pertanian, tetapi juga proses pendistribusian, misalnya, dengan menciptakan aplikasi jual beli produk tani.
“Ada kabupaten-kabupaten yang surplus, ada yang defisit komoditas pangan strategisnya. Kerjasama Antar Daerah (KAD) perlu diperkuat untuk membantu daerah-daerah yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri, serta sebagai salah satu upaya mewujudkan stabilitas harga,” pesan Edy.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat menjelaskan dalam rangka menjaga kestabilan harga, TPID melakukan koordinasi rutin dengan beberapa langkah pokok sesuai 4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, Komunikasi yang Efektif).
Berikutnya, memastikan ketersediaan pasokan antar waktu dan mengoptimalkan peluang digitalisasi. Inflasi 2020 diperkirakan akan lebih rendah dari 2019 dan berada di bawah sasaran inflasi nasional yaitu 3 +- (dibaca, plus minus) 1 persen secara year on year, seiring dengan daya beli masyarakat yang terbatas akibat Pandemi Covid-19.
"Namun memang terdapat beberapa resiko yang dapat menimbulkan shock temporer seperti keterlambatan impor luar negeri, kenaikan harga emas, hambatan distribusi domestik dan penimbulan/belanja berlebihan oleh konsumen, serta Kota Gunungsitoli sebagai kota yang masuk dalam indeks harga konsumen (IHK) baru," tandasnya.
