Bagikan :
Sonora.ID - Demi mensejaterahkan rakyatnya Anggota Parlemen Skotlandia meresmikan undang-undang yang mengatur mengenai akses gratis untuk barang-barang seperti tampon dan pembalut wanita.
Undang-undang tersebut telah di sahkan pada 27/11/2020 silam. Adapun isi dari undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan akses gratis seperti, sanitasi, tampon dan pembalut kepada para wanita.
Undang-undang ini resmi disahkan usai seorang anggota parlemen, Monica Lennbnon menyuarakan mengenai perlawanan "kemiskinan periode".
Perlawanan tersebut dirinya suarakan sejak tahun 2016. Lennon terus menyuarakan demi mereka yang membutuhkan dan tak memiliki daya beli.
Dia menggambarkan undang-undang tersebut sebagai "praktis dan progresif," terutama selama pandemi virus corona berlangsung.
"Haid tidak berhenti untuk pandemi dan upaya untuk meningkatkan akses ke tampon dan pembalut penting. Ingat, banyak wanita yang tidak berdaya secara ekonomi akibat pandemi (virus corona),"kata Lennon.
Lennon bangga, pemerintah daerah Skotlandia (di bawah Kerajaan Inggris Raya), bergerak dengan cepat dalam waktu singkat untuk merespons usulan ini.
RUUnya disahkan dalam suara 121-0 setelah memenangkan dukungan dari pemerintah Skotlandia dan partai oposisi lainnya di badan legislatif di Edinburgh.
Baca Juga: Keburukan Ivanka Trump Diungkap Teman Sekolah: Mengintimidasi Guru Tak Bisa Beli BMW
Di bawah undang-undang tersebut, pemerintah Skotlandia harus menetapkan langkah-langkah yang memungkinkan siapa saja yang membutuhkan produk sanitasi wanita ini (pembalut dan tampon) untuk mendapatkannya secara gratis.
Sekolah dan universitas harus menyediakan sanitasi, pembalut, dan tampon secara gratis di kamar mandi mereka.
Sebenarnya selama ini pemerintah Skotlandia sudah mendanai produk bulanan tersebut gratis di sekolah dan universitas, tetapi undang-undang tersebut menjadikannya persyaratan hukum.
Sekretaris Komunitas Aileen Campbell dari Partai Nasional Skotlandia memuji pengesahan undang-undang tersebut sebagai "momen penting untuk kesetaraan gender."
Dan Rose Caldwell, kepala eksekutif dari organisasi amal hak anak perempuan Plan International UK, mengatakan undang-undang ini sangat berarti.
“Skotlandia dapat segera menjadi negara pertama di dunia yang menghilangkan kemiskinan menstruasi untuk selamanya, dan dengan keuangan rumah tangga di bawah tekanan dari pembatasan virus corona, kebutuhan akan produk tersebut tidak lagi mengkhawatirkan. "
Sebuah survei tahun 2017 oleh badan amal tersebut memperkirakan bahwa 10% anak perempuan berusia 14 hingga 21 tahun di Inggris tidak mampu membeli produk menstruasi, dan 15% anak perempuan kesulitan untuk membelinya.
Baca Juga: Orang Tua Tak Sengaja Tinggalkan Balitanya di Dalam Mobil, Berakhir dengan Kematian Sang Anak
